10 Pakar & Aktivis Hukum Tolak BIN Diberi Wewenang Tangkap Teroris

0
loading...

TERASBINTANG.com – Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso meminta kewenangan BIN diperluas dengan mengubah Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, khususnya Pasal 31 dan Pasal 34 ayat 1 c. Perluasan kewenangan ini dilakukan agar pihaknya boleh meringkus terduga pelaku teror sebelum terjadi insiden.

Sutiyoso mengatakan, dalam penggunaan kewenangan ini tetap menyeimbangkan antara HAM, kebebasan, dan kondisi keamanan nasional. Mantan gubernur DKI Jakarta ini perlu perbaikan hukum menangani aksi teror di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang terorisme.

Keinginan Sutiyoso itu lantaran pihaknya enggan dituding kecolongan dalam peristiwa teror yang terjadi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1) lalu.

Namun, keinginan Sutiyoso itu langsung ramai-ramai ditolak oleh sejumlah pakar dan aktivis hukum dengan alasan yang berbeda. Berikut argumen penolakan 10 pakar hukum yang dihimpun terasbintang.com.

Profesor Muladi 

Pakar Hukum yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Profesor Muladi menilai usulan (Badan Intelijen Negara) BIN agar diikutkan melakukan penangkapan terhadap terduga teroris termasuk hal yang tidak masuk akal. Sebab, kata Muladi, Ihal itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM.

“BIN, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diusulkan memiliki kewenangan menangkap. Saya kira tidak boleh karena berpotensi terjadi ekses pelanggaran HAM,” ujarnya.

Muladi mengingatkan agar pemerintah harus hati-hati agar pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh intelijen di masa lalu tak terulang kembali. “Nanti kembali pada masa lalu, yang nangkap BIN enggak jelas periksanya di mana, enggak ada pengacara tahu-tahu dibunuh.” katanya.

Profesor Mudzakir

Pakar hukum pidana Prof. Dr. Muzakir, MH menolak jika Badan intelijen Negara (BIN) diberi kewenangan menangkap teroris. Menurutnya, ranah BIN itu tidak lebih dari pencarian informasi saja. “Itu gak boleh BIN punya kewenangan menangkap teroris,” katanya.

Menurut Mudzakir, yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan ialah anggota Polri ‎asalnya penindakkan yang dilakukan seluruhnya terukur dan sesuai dengan prosedur. “Adapun BIN itu tugasnya tak lebih dari penjaringan informasi saja,” katanya.

Profesor Refly Harun

Pakar hukum tata negara Refly Harun menolak keras jika dalam revisi undang-undang terorisme itu BIN diberikan izin kewenangan untuk melakukan penindakan. “Itu ya sangat tidak relevan, karenan begini, itu kan kerja intelejen, namanya kerja intelejen ya masa melakukan penangkapan, gak relevan dong”, ujar Refly.

Lanjut Refly, intelejen itu harus profesional sebagai penyampai informasi pada penegak hukum, dan penegak hukum yang akan melakukan penindakan tersebut.

“Intelejen itu gak bisa menangkap orang, kalau menangkap orang itu tugasnya hukum, itu tugas polisi ya, intinya begitu. Kalau berwenang melakukan penangkapan itu bukan intelejan berarti, kan kerja intelejen adalah kerja diam-diam”, tegas Refly.

Profesor Yusril Ihza Mahendra

Pakar hukum tata negara yang juga bekas Menteri Hukum dan HAM era Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra menilai, wewenang penangkapan sama sekali bukan ranah Badan Intelijen Negara. BIN, katanya, hanya berwenang untuk melakukan deteksi, menjaringan informasi yang akurat, tapi tidak bertindak.

“Jadi saya menerangkan kepada beliau-beliau itu bahwa intelijen itu ya sesuai dengan fungsinya, yang melakukan deteksi, mendapat laporan akurat, tapi kita tidak memberikan kewenangan pada intelijen untuk bertindak. Kalau dia (BIN) diberi kewenangan bertindak nanti tak bisa diatur pakai prosedur hukum,” kata Yusril.

Muhamad Uut Lutfi

Pakar hukum tata negara, Muhamad Uut Lutfi, SH.,MH berpendapat bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) tidak perlu diberi kewenangan untuk menangkap dan menahan para terduga teroris.

“Sebenarnya hanya perlu penguatan kembali pengintegrasian antara Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sehingga tidak tepat jika BIN diberi kewenangan menangkap dan menahan teroris karena dikhawatirkan dapat melanggar HAM,” kata Uut yang juga seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, saat diwawancarai Antara di Jakarta, Selasa.

Hendardi (Setara Institute)

Usulan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso agar pihaknya diberi kewenangan menangkap setiap orang yang dicurigai sebagai bagian dari aksi terorisme, dinilai tak konstektual dan berpotensi merusak sistem penegakan hukum di Indonesia.

“Usulan ini tidak konstektual dan berpotensi merusak sistem penegakan hukum di Indoensia,” ujar Ketua Setara Institute Hendardi, Jumat (15/1).

Menurut Hendardi, ketidakmampuan BIN mendeteksi potensi teror bukan karena keterbatasan kewenangan. Tapi karena kinerja institusi tersebut yang selama ini belum optimal.

“Jadi jangan setiap ada peristiwa teror minta kewenangan. Isu utamanya adalah koordinasi antarinstitusi penegak hukum dan intelijen. Tugas BIN itu mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menindak,” ujarnya.

Hendardi menilai, kalau BIN jalan sendiri, maka akan sulit bisa berkontribusi maksimal dalam penaganan kasus-kasus terorisme yang terjadi di tanah air. (fk)

Bersambung…..

 

 

 

loading...