Aktor Politik Makar, Provokator dan Penyeru Kudeta Harus Ditangkap, Polri Harus Tegas!

0

TERASBINTANG.com – Publik terkejut ketika tiba-tiba seorang politikus senior Kwik Kian Gie muncul ke permukaan dan menyarankan agar Presiden sah yang dipilih secara demokratis saat ini, yakni Presiden Jokowi, dikudeta dan ditumbangkan. Alasannya, karena kondisi bangsa saat ini sudah semakin liberal.

Yang lebih miris lagi, Kwik mengusulkan agar Indonesia kembali kepada naskah UUD 1945 yang asli dan belum dilakukan amandemen sama sekali.

Direktur Eksekutif Indonesia Democracy Network (IDN) Amir Wata menilai, seruan kudeta Kwit Kian Gie termasuk kategori ancaman serius yang harus ditindak. Istilah kudeta di negara demokratis tidak dikenal. Sebab, menurutnya, sistem politik sudah punya mekanismenya sendiri untuk mengangkat dan menghentikan pemimpin negara. Jika masih ada oknum yang mencoba mengganggu stabilitas negara dan kesatuan bangsa, dengan mengancam kudeta, aparat tidak boleh tinggal diam.

“Gak bisa dong ujuk-ujuk kudeta. Emangnya ini negara apaan kalau dikit-dikit kudeta. Kalau hari ini mereka mengancam kudeta itu sudah termasuk perbuatan makar. Polisi tidak boleh tinggal diam menghadapi ini semua. Harus ditindak tegas. Siapapun pelakunya,” katanya.

Menurut Amir, penegakan hukum harus tegak kepada orang-orang yang mencoba memprovokasi dan menjadi aktor politik makar. “Negara ini gak akan pernah maju dan sejahtera kalau yang dipikirkan hanya politik. Ujung-ujungnya yang jadi korban adalah rakyat itu sendiri,” katanya.

Selain itu, ia juga mengkritik keras seruan Kwik untuk kembali kepada UUD 45 yang asli. Menurutnya, bagaimana mungkin bangsa ini kembali kepada UUD asli, setelah beberapa kali mengalami perbaikan dan perubahan ke arah yang jauh lebih baik dan demokratis. Menurut Amir, mengajak kembali kepada UUD 45 sama seperti sedang kembali kepada rezim tiran.

Menurutnya, UUD 45 banyak mengandung distorsi kenegaraan dan cenderung mengarah kepada kekuasaan yang ototitarian.

“Fakta sejarah mengatakan bahwa UUD 45 itu bukan baik belaka. Siapapun yang berkuasa dan berpedoman pada UUD asli cenderung represif dan toriter. Itu fakta,” katanya.

Di sisi lain, UUD 45 secara implisit memang membuka ruang untuk dilakukan amandemen yang tepat untuk kondisi zamannya. Jalur perubahan itu tampak dalam pasal 37 diberi cara mengubah UUD 1945, dan di dalam Aturan Tambahan diperintahkan agar MPR membicarakan dan menetapkan UUD yang tepat untuk Indonesia.

“Jadi UUD 45 itu bukan benda mati yang anti utak-atik. Kalau hari ini ada yang mengusulkan kembali kepada UUD 45 asli, itu namanya gak paham UUD-nya sendiri. UUDnya sendiri membuka perubahan kok. Ini malah anti,” katanya.

Apalagi, perubahan atau amandemen terhadap UUD 45 merupakan amanat reformasi yang harus dihargai. “Rakyat ingin perubahan. Jangan sekali-kali berhalusinasi dengan masa lalu,” katanya. (za)

KOMENTAR