Ancam Pimpin Perlawanan Bila Ahok Lepas, Din Syamsuddin Dinilai Tak Ngerti Hukum

0

TERASBINTANG.com – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin melempar pernyataan aneh terkait kasus penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.  Menurutnya, Polri wajib serius menindaklanjuti kasus Ahok hingga ke pintu penjara. Jika tidak, kata Din, dia sendiri yang akan pemimpin perlawanan.

“Pak Tito, kita bersahabat ya. Tapi kalau ini sampai lepas, saya akan memimpin perlawanan,” kata Din saat memberi sambutan di acara pembukaan rapat kerja nasional MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.

Kalau diperhatikan, pernyataan Din di atas merupakan cermin rendahnya sikap kenegarawanannya dalam menyikapi kasus hukum. Hal ini disampaikan pengamat politik Indonesia Democracy Network (IDN) Amiruddin Wata, saat dihubungi, Jakarta, Jumat (25/11).

Menurut Amir, begitu biasa disapa, bekas Ketum PP Muhammadiyah itu terlalu menonjolkan egoisme dan kepentingannya sendiri, dibanding kepentingan bangsa. “Ini kan seolah-olah, apa yang disebut adil oleh Din adalah ketika Ahok dipenjara. Padahal proses hukum dan tuntutan keadilan itu gak mesti begitu. Ahok bisa jadi pada akhirnya diputuskan tidak bersalah. Kita kan masih menunggu proses hukum,” katanya.

Seharusnya, kata Amir, Din bisa memberikan contoh yang baik, serta menampakkan kesadaran hukum yang tinggi, mengingat dia adalah tokoh panutan bangsa. “Bila sekelas Din saja begitu ya susah lah. Pantas saja sekarang banyak orang lebih suka teriak-teriak di jalanan, daripada berjuang dengan cara-cara dingin dan argumentatif,” katanya.

“Kalau ujung-ujungnya Din mau membangkang keputusan hukum dengan mengerahkan massa, ya ngapain juga dia saat ini seolah-olah mendukung proses hukum. Toh, nantinya juga bakal dilawan bila keputusan akhirnya tidak sesuai keinginan,” tambahnya.

Meski begitu, di negara demokratis seperti Indonesia, kata Amir, memang tak bisa menghindar dari segala bentuk perlawanan. Namun, perlu juga diingat bahwa proses hukum hanya bisa dilawan dengan mekanisme hukum, bukan dengan teriakan massa.

“Itu hak sebagai warga negara. Bukan berarti kita gak bisa melawan negara. Kita wajib melawan kalau merasa diperlakukan tidak adil. Cuma ya itu tadi, harus melawan dengan prosedur hukum. Misal, melalui gugatan, dst. kan sudah diatur dalam UU kita,” katanya.

“Kalau nalar Din dipakai juga oleh kubu pendukung Ahok, misalnya, yang selama ini merasa tak ada yang salah dari pernyataan Ahok, bagaimana? bisa kacau dong negeri ini. Ahok lepas, Din kerahkan massa. Ahok dibui, pendukung Ahok kerahkan massa. Lalu sampai kapan negara ini maju kalau ketidakpuasan hukum selalu ditumpahkan dengan kekuatan massa,” pungkasnya. (za)

KOMENTAR