Anggap Fatwa MUI sebagai Hukum Positif, Busyro Muqaddas Dikecam

0
loading...

TERASBINTANG.com – Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan merupakan hukum positif dan tidak bisa dijadikan rujukan, ternyata ditanggapi miring oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqaddas.

Menurut Busyro, sikap Kapolri bisa menimbulkan masalah baru karena mendikotomikan landasan hukum yang berasal dari fatwa agama. Bahkan, ia mendukung sikap Kapolres Kulonprogo yang ikut mensosialisasikan fatwa lembaga yang acapkali justru jadi biang sengkarut & faktor konflik sosio-keagamaan itu.

Direktur Eksekutif ICRP, Mohammad Monib, mengecam pernyataan Busyro di atas. Menurutnya, sikap bekas pimpinan KPK itu sangat membingungkan dan tidak ada nalar hukumnya.

“Saya belum paham pikiran Busyro. Saya tak paham detail2 mekanisme hukum. Tapi ini sangat berbahaya bila diteruskan. Indonesia berbasis konstitusi UUD 45 & KUHP. Bukan negara Islam,” kata Kiai muda kelahiran Madura ini kepada terasbintang.com. 

Sebabnya, kata Monib, sikap Kapolri yang mengatakan bahwa fatwa bukanlah hukum positif di Indonesia sudah tepat dan patut diapresiasi.

Menurutnya, Indonesia dihuni oleh banyak sekali kelompok. Bila fatwa MUI dianggap sebagai hukum positif, maka nanti bakal banyak agama-agama lain yang hidup di Indonesia akan meminta hal yang sama.

“Karena Indonesia punya banyak agama, bolehkah pandangan pastoral PGI & KWI juga jadi rujukan hukum positif? Juga pandan Hindu, Buddha, Khong Hucu,” kata Monib yang juga pengasuh sebuah Pondok Pesantren di Bogor itu.

“Apakah keistimewaan itu hanya untuk MUI?Bila fatwa itu berseberangan dengan NU, MU, ICRP, WAHIF FOUNDATION, FAHMINA bagaimana?Bukankah fatwa itu tawaran bebas bagi publik?take it or leave it?,” tambahnya.

Jika fatwa MUI harus dianggap sebagai hukum positif, seperti dalam pikiran Bsyro Muqaddas, kata Monib, maka BPJS, rokok, Ahmadiyah, Bunga Bank, dan nikah beda agama secara otomatis sudah tidak ada di Indonesia. Sebab, hal itu sudah diharamkan oleh MUI.

“Apakah fatwa: rokok, BPJS, Ahmadiyah, Liberalisme, Pluralisme, Sekulerisme, Bunga Bank, Nikah Beda Agama, dsb akan diadopsi & dijadikan pijakan hukum positif?,” ujar Monib.

Ia pun meminta Busyro Muqaddas untuk menjelaskan secara detail nalar hukum yang dipakai selama ini.

loading...