Anggota Baleg: Revisi UU Terorisme Harus Jadi Penutup Jalan Tumbuhnya Radikalisme

0

TERASBINTANG.com – Dalam waktu dekat, DPR akan memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Saat ini, draft revisi sudah ada di tangan pimpinan DPR, setelah itu draft tersebut akan dikirim ke Badan Legislasi (Baleg) dan atau Komisi terkait untuk dibahas.

Pemerintah, melalui Jaksa Agung HM Prasetyo juga telah mengungkap bahwa setidaknya ada 12 poin yang menjadi usulan pemerintah dalam draft revisi undang-undang tersebut.

Poin-poin tersebut akan dijadikan acuan kategorisasi terorisme. Jadi, ketika aparat penegak hukum mendeteksi adanya gerakan terorisme dengan mengacu pada 12 kategori tersebut, maka aparat penegak hukum langsung bisa melakukan eksekusi.

Anggota Baleg, Maman Imanulhaq mengatakan, poin-poin dalam revisi UU Terorisme harus betul-betul menjadi solusi. Karena itu, poinnya harus menyentuk akar masalah. Salah satu akar masalah, kata Maman, adalah fundamentalisme dan radikalisme agama serta kesenjangan dan kemiskinan ekonomi.

“Jadi revisi UU Terorisme harus memuat poin-poin yang berkaitan dengan upaya-upaya menutup jalan seperti pembinaan, pencegahan dan program deradikalisasi. Bukan hanya berat sebelah soal perluasan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kapan dan saat apa melakukan penangkapan,” kata Maman kepada terasbintang.com, belum lama ini.

Poin revisi, kata Maman, juga harus hasil evaluasi dari kekurangan penanganan terorisme selama ini. Salah satunya, kata dia, program deradikalisasi yang ternyata kurang berhasil. “Hal ini dilakukan agar keterlibatan Bahrun Naim dan Sunakim alias Afif, yang notabene mantan napi dan mantan peserta deradikalisasi dalam Bom Sarinah beberapa waktu lalu tak terulang kembali,” jelas politisi PKB ini.

Karena itu, imbuhnya, poin revisi harus jelas mengatur soal kordinasi antar lembaga, baik dari yang mengurus soal deradikalisasi, mencari fakta soal potensi aksi teror, sampai penegak hukum yang tugasnya menangkan dan menahan. Semua, kata dia, harus terkordinir dengan jelas.

“Setidaknya, beberapa poin revisi ke depan harus memuat tentang seperti apa aturan main program deradikalisasi ini akan dilakukan beberapa kementerian/lembaga terkait. Sehingga tidak ada yang merasa paling superior dan diharapkan bisa bekerjasama dan berkordinasi dengan baik,” pungkasnya. (SUM)

KOMENTAR