Beda Kritik, Berserikat, dan Makar yang Perlu Diketahui Salamuddin Daeng dan Konco-konconya

0
loading...

TERASBINTANG.com – Sebuah artikel pendek berjudul “Siapa Sesungguhnya yang Menyalahgunakan UU ITE?”, ditulis oleh seorang aktivis, Salamuddin Daeng. Dalam tulisan tersebut, Daeng membalik logika publik bahwa selama ini justru pemerintahlah yang menyalahgunakan UU tersebut, melalui aparat Kepolisian, dan bukan sebaliknya. UU tersebut cenderung dipakai, bukan untuk penegakan hukum, melainkan untuk melindungi penguasa dari hantaman kritik.

“Tidak pernah terpikirkan oleh bangsa Indonesia sebelumnya bahwa UU ITE akan menjadi alat untuk membelenggu demokrasi, menjadi alat kriminalsiasi aktivis, menekan oposisi yang kritis dan melindungi penguasa dari berbagai kritikan,” kata Salamuddin, melalui tulisan tersebut.

“Karena kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat sesungguhnya telah diatur dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi dasar negara Republik Indonesia (RI). Jadi hak dasar rakyat ini dijamin oleh UUD dan tidak boleh dilanggar oleh pemerintah. Jika pemerintah melakukannya, maka perintah telah melanggar konstitusi dan pemerintah dapat dijatuhkan oleh parlemen,” tambahnya.

Ia pun meminta Pemerintah Jokowi agar berhenti menggunakan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk membelenggu  demokrasi dan menimbulkan keresahan ditengah tengah masyarakat.

Bila diperhatikan dengan seksama, apa yang disampaikan Daeng dalam artikel pendeknya itu sebetulnya tak lebih dari klaim semata untuk menyudutkan aparat penegak hukum, demi membela konco-konconya yang ditangkap aparat atas dugaan makar.

Hampir tiga tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, nyaris tidak ada tekanan apapun bagi kebebasan berserikat dan berkumpul, lebih-lebih kritik. Jokowi percaya bahwa kritik adalah cara untuk memperbaiki performa pemerintah. Ini adalah pernyataan Jokowi yang disampaikan dalam banyak kesempatan. Faktanya, hingga saat ini belum ada oknum yang diciduk Polisi gara-gara menyampaikan kritik dan berkumpul.

Pengamat politik Madjid Politika, Agung Solihin, ketika ditemui juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, apa yang sampaikan Daeng tak lebih dari angan-angan kosong tanpa makna. Pasalnya, tidak pernah ada dalam sejarah kepemimpinan Jokowi yang melarang-larang orang berkumpul dan menyampaikan kritik.

Hanya saja, kata Agung, bila perkumpulan-perkumpulan dilakukan untuk merencanakan penggulingan pemerintahan yang sah, maka Polisi harus bertindak sesuai prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jokowi harus tegas dengan segala upaya kelompok tertentu yang ingin melakukan langkah inkonstitusional mengacaukan negara, seperti makar, misalnya.

Menurut Agung Sholihin, makar dan kritik adalah dua hal yang berbeda. “Bila ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, itu sudah makar namanya,” kata Agung.

Sedangkan kritik beda lagi. Kritik itu dilakukan untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau keberatan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu. “Sasarannya jelas, kebijakan A, B, C. Dan ini lumrah. Gak ada yang bisa melarang-larang orang untuk melakukan kritik. Saya juga tidak setuju bila Jokowi menangkap orang-orang yang mengkritik kebijakannya,” katanya.

Tapi bila yang dilakukan adalah merencanakan untuk mengganti pemerintahan yang sah, melalui prosedur-prosedur sebagaimana diatur dalam konstitusi, itu sudah bukan termasuk kritik, tapi makar, kata Agung.

Jadi jelas, kata Agung, penangkapan kelompok makar ini bukan untuk mengebiri dan membungkam demokrasi, tetapi justru sebuah langkah untuk menyelamatkan demokrasi dari para pembajak yang tidak bertanggungjawab.

“Demokrasi kita mengatur pergantian pemimpin. Ada periode yang harus ditunggu. Bila sudah saatnya nanti, semua warga punya hak yang sama untuk berkontestasi secara sehat. Bukan malah main guling-gulingkan di tengah jalan. Justru mereka ini yang mau mengacaukan demokrasi,” katanya.

Pasal Makar

Pakar hukum pidana, Prof. Hibnu Nugroho, sebelumnya juga sudah menjelaskan secara gamblang perbedaan antara makar dan kritik. Menurutnya, aturan hukum yang mengatur mengenai makar dalam KUHP adalah delik formil, bikan delik materiil.

“Artinya, tidak perlu sampai tergulingnya pemerintahan untuk bisa dipidana, tapi berencana saja sudah terkena delik makar,” ucap pengajar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto itu.

Aturan makar secara umum diatur Pasal 107 KUHP yang berbunyi:

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Sebagai delik formil, kata Hibnu, makar tidak harus dilakukan oleh aparat bersenjata, tetapi juga bisa dilakukan oleh sipil. “Setiap orang yang berniat dan melakukan tindakan dan upaya mengganti pemerintah yang sah, maka bisa terkena delik makar,” tegasnya.

Secara detail, ada empat jenis makar, yaitu:

1. Makar terhadap kepala negara.
2. Makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
3. Makar permufakatan.
4. Makar dengan pemberontakan.

Itu sebabnya, apa yang dikatakan Salamuddin Daeng dalam artikelnya itu sangat tidak beralasan dan cenderung mengada-ada. “Langkah polri menciduk oknum makar itu sudah benar secara hukum,” pungkas Agung. (za)

loading...