Biar Adil, Kejagung Juga Diminta Deponering Kasus Komjen Budi Gunawan

0

TERASBINTANG.com – Ketua Dewan Pembina Masyarakat Peduli Jaksa (MPJ), Willy Prakarsa sangat menyayangkan keputusan Kejaksaan Agung yang mendeponering kasus dua mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanti. Menurutnya, proses hukum harus berjalan sesuai mekanisme tanpa ada intervensi dari siapapun termasuk pemerintah.

“Jika hal ini kembali terulang, maka sangat tidak mungkin pemerintahan Jokowi-JK sengaja mendesain cipta kondisi kegaduhan dibidang politik, hukum, agama, sosial dan budaya. Dan minimal pemerintahan tersebut dapat bertahan hingga 2019 sebagai bentuk pengalihan isu ditengah Indonesia saat ini terpuruk dibidang ekonomi seperti Yunani,” jelas Willy, Senin (7/3).

Dia melanjutkan, kalau mau adil, Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) juga mendapatkan deponering sekaligus imunitas seperti penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

“Memang KPK tidak ada hak dan wewenang mengatur SP3, namun secara moral dan gentlement Samad dan BW harus berani memulihkan nama baik BG dengan menggelar jumpa pers agar publik mengetahuinya, jika status tersangka BG dinyatakan gugur dan tidak terbukti melakukan tindak pidana di PN Jaksel,” ujarnya.

Pada dasarnya, kata Willy, deponering dan imunitas bukan solusi meminimalisir konflik, tetapi sejarah mencatat jika di pemerintahan Jokowi-JK baru kali ini terjadi dan membuat rakyat semakin bingung atas penegakan supremasi hukum.

Aktivis 98 ini menambahkan, saat ini pihaknya tengah berkonsolidasi mempersiapkan aksi geruduk Gedung KPK yang berangkat dari kepedulian dan keprihatinan untuk meminta kepada KPK dan pemerintahan Jokowi-JK juga memperlakukan adil pada status Wakapolri BG. (fk)

KOMENTAR

loading...