Bukan Hukum Positif, Fatwa MUI Tidak Bisa Memaksa

0
loading...

TERASBINTANG.com – Dalam beberapa bulan terakhir ini, publik dihebohkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu yang dianggap telah menistakan agama Islam. Bahkan, baru-baru ini MUI kembali mengeluarkan fatwa haramnya penggunaan atribut Natal.

Dua fatwa yang dikeluarkan MUI ini banyak menyita perhatian publik karena menuai banyak persoalan di masyarakat. Fatwa terkait kasus Ahok, misalnya, sudah meneyebabkan terjadinya demo besar-besaran oleh umat Islam di sejumlah wilayah di Indonesia yang mengaku sebagai pengawal fatwa MUI, meskipun diketahui fatwa tersebut dikeluarkan tanpa melalui tabayyun (klarifikasi) lebih dulu kepada Ahok.

Dalam fatwa haramnya penggunaan atribut Natal juga manuai polemik. Sejumlah ormas intoleran dengan seenaknya melakukan sweeping di sejumlah tempat perbelanjaan di Indonesia dengan bermodalkan fatwa MUI itu. Bahkan, di sejumlah daerah sweeping justru berujung anarkis.

Fatwa MUI ini seolah menjadi pintu masuk bagi ormas intoleran untuk melancarkan aksi-aksi biadabnya terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dengan dirinya.

Lalu bagaimana sebenarnya posisi fatwa MUI dalam hukum Indonesia? Apakah fatwa MUI merupakan hukum positif atau bukan?

Dikutip dari tulisan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Denny Indrayana di Kompas, Kamis (22/12/2016), mengatakan, fatwa MUI bukanlah hukum positif di Indonesia. Ia hanyalah hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional. Sehingga, fatwanya tidak bisa dijadikan sebagai objek uji materi perundangan di hadapan meja hijau Mahkamah Agung.

Hukum yang berlaku di suatu negara, kata Denny, pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan dunia peradilan. Maka tidak sembarang lembaga dapat menghasilkan hukum positif. Artinya, hukum positif hanya dapat dihasilkan oleh organ negara yang memang diberikan kewenangan untuk menghasilkan hukum positif.

Kalau di Indonesia, organ negara yang dapat menghasilkan hukum positif diatur dalam UU No 12 Tahun 2011. Dalam UU tersebut sangatlah jelas MUI tidak termasuk sebagai badan, lembaga, atau komisi negara.

“Oleh karena itu, dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, misalnya, kedudukan Fatwa MUI adalah sama dengan pendapat ahli lainnya,” kata Denny dikutip dari Kompas, Jumat (23/12/2016).

“Posisi MUI dengan fatwanya adalah sama dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama yang diundang Bareskrim Polri dalam gelar perkara kala itu,” lanjutnya.

Karena itu, sifat Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum memaksa sebagaimana hukum positif pada umumnya. Apalagi dikaitkan dengan hukum pidana, Fatwa MUI tidak bisa dijadikan instrumen hukum yang menjadi dasar dilakukanmya hukum memaksa (seperti sweeping) ataupun dijadikan dasar dijatuhkannya sanksi pidana.

loading...