Catat! Ini Dia Ancaman Hukuman bagi Penyebar Isu Hoax

0
loading...

TERASBINTANG.com – Presiden Jokowi akhirnya gerah dengan begitu masifnya isu hoax alias fitnah yang berseliweran di sosial media. Isu fitnah yang paling menusuk jantung, antara lain adalah serbuan 10 juta pekerja asing ilegal asal Cina yang disebar secara tak karu-karuan di jagat maya belakangan ini.

Dalam rapat terbatas bersama jajaran Kepolisian, Menkumham, Menhan, dan Menkomenfo, Presiden kembali menekankan penegakan hukum bagi para pembuat dan penyebar berita hoax.

“Jangan sampai energi kita habis untuk mengurusi hal-hal seperti itu,” kata Jokowi, di Istana kepresidenan.

Berdasarkan data di Kementerian Komunikasi dan Infirmatika, pengguna internet di Indonesia mencapai 132 juta pengguna internet aktif atau sekitar 52 persen dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, sekitar 129 juta orang memiliki akun sosial media. Mereka menghabiskan sekitar 3,5 jam perhari untuk mengakses internet melalui seluler.

Bagi para penyebar isu fitnah murahan, jumlah pengguna internat yang begitu besar itu merupakan peluang pasar yang sangat potensial untuk menjajakan kepentingannya, baik kepentingan ekonomi maupun politik. Presiden ingin penidakan penyebar hoax tak perlu dilakukan melalui mekanisme aduan.

Adapun UU yang mengatur mengenai perbuatan di atas adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Dalam Pasal 27 berisi larangan penyebaran dengan sengaja dan tanpa hak informasi elektronik yang bermuatan asusila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik dan pemerasan dengan ancaman hukuman paling lama pidana 6 tahun penjara serta denda maksimal Rp 1 Miliar.

Adapun Pasal 28 berisi larangan penyebaran berita bohong, menyesatkan, menimbulkan kebencian, serta permusuhan individu dan kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 Miliar.

Sedangkan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Pasal 160 berisi mengenai larangan menghasut agar melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Sedangkan di Pasal 311 berisi larangan melakukan kejahatan menista dan menfitnah dengan tulisan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. (za)

 

 

loading...