Dapat Dana dari Negara, Wajar Pemerintah Minta MUI Koordinasi Soal Fatwa

0
loading...

TERASBINTANG.com – Pengamat Indonesia Democracy Network (IDN), Agung Solihin menanggapi pernyataan Rektor Institut Ilmu Alquran, Huzaemah T Yanggo yang menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak perlu berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dan Polri terkait fatwa yang akan dikeluarkan.

Menurut Agung, pendapat demikian sangatlah aneh. MUI, kata Agung, adalah Majelis Ulama Indonesia. Artinya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan harus sejalan dengan core keindonesiaan. Tidak bisa MUI seenaknya mengeluarkan fatwa tanpa memikirkan dampak negatif dari fatwa yang dikeluarkan.

“Kalau MUI seenaknya menegeluarkan fatwa tanpa melihat dampak negatifnya terhadap kemajemukan kita, ya bisa kacau kita,” kata Agung kepada Terasbintang.com, Jumat (23/12/2016).

Apalagi, lanjut Agung, MUI dibiayai oleh negara. Sehingga sudah seharusnya MUI berkoordinasi dengan pemerintah dalam setiap perumusan fatwa.

“Kalau MUI bisa seenaknya menegeluarkan fatwa, sementara dia dapat dana dari negara, ini gimana? Giliran soal dana mau koordinasi, giliran perumusan fatwa kok menolak koordinasi. Ini ada apa?” tanya Agung.

Diketahui, baru-baru ini MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya mengenakan atribut natal. Fatwa ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Bahkan, akibat fatwa MUI ini, sejumlah ormas melakukan sweeping di sejumlah tempat perbelanjaan di Indonesia dengan alasan mengawal fatwa MUI tersebut. Namun, MUI seolah cuci tangan atas tindakan-tindakan ormas tersebut yang terkadang berujung anarkis.

loading...