Daripada Revisi UU KPK, Agus Rahardjo Sarankan DPR Berikan Dukungan Legislasi dengan Revisi UU Ini

0
loading...

TERASBINTANG.com –  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan bahwa dirinya juga menolak revisi UU KPK. Seperti pimpinan KPK sebelumnya, Agus menilai, UU yang saat ini sudah cukup untuk mendukung kinerja lembaga antirasuah itu.

“Untuk sementara ini menurut pendapat UU KPK kalau dimungkinkan, yang ada sekarang itu sudah cukup mendukung operasional kegiatan kami,” kata Agus dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Daripada merevisi UU KPK, kata Agus, DPR sebaiknya memberi dukungan legislasi dengan merevisi KUHP, KUHAP, UU Tipikor, dan UU Perampasan Aset.

Namun demikian, permintaan Agus itu sudah terlambat. Sebab Revisi UU KPK sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2016. Ada empat poin revisi, yakni dibentuknya dewan pengawas KPK, kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), kewenangan KPK dalam mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum, dan terakhir, pengaturan penyadapan oleh KPK.

“Nah ini kita tolong perannya dari DPR, karena DPR bersama pemerintah lah yang mempunyai wewenang di bidang legislasi,” pungkasnya. (SUM)

loading...