Demi Kepastian Hukum, Kapolri Berharap Seluruh Kasus Sampai ke Pengadilan, Termasuk Novel

0

TERASBINTANG.com –  Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan bahwa terciptanya kepastian hukum itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa proses hukum betul-betul berpijak pada keadilan. Tidak tebang pilih yang bisa melukai rasa keadilan masyarakat.

Kepastian hukum itu, kata Badrodin,  hanya bisa diberikan lewat putusan pengadilan. Jadi, kata dia, Polri berharap semua kasus yang ditangani penyidik sampai ke pengadilan, tidak dihentikan di tengah jalan.

“Jadi begini. Kalau berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan Polri, dalam perspektif penyidikan, Polri pasti mengharapkan seluruh kasus yang diproses oleh penyidik Polri sampai ke pengadilan. Kenapa? Supaya ada kepastian hukum,” kata Kapolri kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (19/2/2016).

“Kepastian hukum itulah yang diharapkan karena prosedurnya sampai sana. Ada kepastian hukum, ada keadilan supaya masyarakat bisa tahu. Karena penegakan hukum itu tidak hanya sekadar menegakan hukum, ada fungsi preventifnya, ada fungsi edukasi, ada fungsi rehabilitasi, jadi engak sekadar proses hukum saja,” imbuhnya.

Hanya saja, kata dia, tentu kewenangan Polri terbatas. Ketika kasus itu sampai ke Kejaksaan, Polri sudah tidak bisa ikut campur lagi. Seperti kasus Novel Baswedan, kata dia, saat ini sudah menjadi hak jaksa, dilanjutkan ke pengadilan atau deponering (pengesampingan perkara).

“Sekarang dari tanggung jawab polisi kan tidak mungkin sampai ke pengadilan. Ada urusan sampai ke penuntutan dan penuntutan silakan ke jaksa, nah kita serahkan ke jaksa. Jaksa memiliki pilihan mau dilanjutkan ke pengadilan sesuai prosedur atau SKPP (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan) atau diponeering, semua ada persyaratan yang harus dipenuhi, sepanjang dipenuhi syarat ya sah-sah saja sesuai kewenangan,” kata Badrodin.

“Nah namanya UU semua mempertimbangkan, UU merupakan tuntunan yang harus kita ikuti, tentu ada hal tertentu kenapa jaksa diberikan kewenangan UU seperti itu, pasti ada pertimbangan hukum, argumentasi dan naskah akademiknya,” imbuhnya. (SUM)

KOMENTAR

loading...