Dengar Aspirasi Publik, Pemerintah Tegas Tolak Revisi UU KPK Jika Keluar dari Empat Poin Ini

0

TERASBINTANG.com – Pemerintah memang telah menyetujui inisiatif DPR untuk mrevisi UU KPK. Hanya saja, pemerintah tidak mau kalau revisi itu ternyata dipakai untuk melemahkan KPK.

Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, prinsip pemerintah jelas bahwa revisi harus bertujuan untuk menguatkan lembaga antirasuah itu. Karena itu, pemerintah telah membuat pagar agar revisi itu tidak keluar dari empat poin.

Poin pertama, anggota Dewan Pengawas ditunjuk oleh Presiden bertugas semacam oversight commite untuk mengawasi atau mengingatkan pimpinan KPK.

“Misalnya ada hal-hal yang harusnya dilakukan, tidak dilakukan (pimpinan KPK),” kata Luhut soal tugas Dewas kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/2/2016).

Kedua, kata dia, Dewan Pengawas tidak punya kewenangan untuk menentukan dan atau pemberi izin penyadapan. Jadi, izin penyadapan yang dikhawatirkan publik akan dibatasi, akan tetap menjadi kewenangan pimpinan KPK.

“Enggak ada (dewan pengawas atur penyadapan). Penyadapan semua prosesnya itu seluruhnya berada di tangan pimpinan KPK, tidak ada intervensi orang lain,” jelasnya.

Poin ketiga, menambah kewenangan KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SP3). Pemerintah hanya setuju SP3 untuk 3 kondisi, yaitu kepada orang meninggal, lumpuh (paralyzed), dan ditemukan alat bukti baru.

“Nah, yang menentukan (SP3) kan mereka juga, bukan yang menentukan pemerintah. Tidak. Yang menentukan pimpinan KPK tadi,” ujarnya.

Sementara poin keempa, kata Luhut, adalah usulan KPK sendiri, yaitu soal pengangkatan penyelidik dan penyidik independen. “Dapat diusulkan atau diambil oleh KPK dari non kejaksaan maupun kepolisian,” pungkasnya. (SUM)

KOMENTAR