Dewan Revolusi Islam, Virus dalam Demokrasi Kita

0
loading...

TERASBINTANG.com – Munculnya gerakan demonstrasi besar-besaran yang berlangsung berjilid-jilid belakangan ini, bagi sebagian pihak, tak lebih dari kebangkitan kembali gerakan radikalisme Islam di Indonesia. Ada upaya kelompok tertentu yang ingin mengusik bahkan memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Drama aksi bela Islam itu bahkan sempat memunculkan kembali satu gerakan bernama Dewan Revolusi Islam. Dewan ini sebetulnya sudah mucul sejak tahun 2011 lalu, yakni di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi salah satu motor penggeraknya yang paling dominan. Munculnya kembali gerakan ini dalam gelanggang demokrasi kita tak lepas dari keberhasilan mereka menggalang massa besar-besaran untuk dihadap-hadapkan dengan pemerintahan yang sah.

Kalau dicermati dalam komposisi gerakan ini mirip-mirip dengan format pemerintahan. Di situ ada Kepala Negara (bukan Presiden) yang akan diisi oleh Habib Rizieq Shihab. Wakilnya adalah Wakil Amir Majelis Mujahiddin, Abu Jibril. Di atasnya ada Dewan Fuqaha, yang antara lain diisi: KH Abu Bakar Ba’asyir, KH Makruf Amin (Ketua MUI), dan KH Hasyim Muzadi (mantan Ketua PBNU).

Dalam DRI, juga terdapat nama sejumlah menteri, antara lain: Munarman SH (sebagai Menhankam), KH Cholil Ridwan (sebagai Menteri Agama), Ridwan Saidi (Menteri Kebudayaan), Ahmad Sumargono (Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal). Selain itu ada dua tokoh partai politik Islam: Ali Mochtar Ngabalin (sebagai Menteri Luar Negeri) dan MS Kaban (Menteri Dalam Negeri). Sebagai Menkopolkam adalah Tyasno Sudarto.

Di bagian akhir maklumat, tertulis pernyataan tegas: “Jika pasca pansus ini keadaan vacuum, DRI siap ambil alih kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia dengan syariat Islam….” Selain itu ada pula undangan bagi pembaca: “Siapa mau ikhlas gabung untuk menjadi para garda revolusi Islam silakan daftar.”

Tak tanggung-tanggung, maklumat ini ditandatangani langsung oleh M. Al Khaththath. Khaththath merupakan tokoh yang berperan besar dalam konsolidasi kelompok-kelompok radikal. Dia adalah pion Hizbut Tahrir Indonesia, sebelum akhirnya bergeser dengan menjadi Sekjen Forum Umat Islam.

Meski tampak seperti lelucon semata, namun gerakan ini rupanya memang dirancang untuk tujuan-tujuan serius yang sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Mereka selalu saja mencari celah untuk masuk dalam berbagai momen. Segala cara, taktik dan isu dimainkan, mulai dari kasus Bank Century hingga isu Ahmadiyah digoreng sedemikian rupa. Tujuannga adalah untuk menciptakan kerusuhan dan kevakuman pemerintah.

Bisa dibilang, gerakan ini tidak sesederhana yang kita lihat. Ada rangkaian fakta yang menunjukkan bahwa gerakan ini bukan sekedar main-main.

Ahmadiyah

Dikutip dari Madinaonline.com, saat Peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di bilangan Petamburan yang digelar DPP FPI pertengahan Februari lalu terdapat spanduk besar yang bertuliskan “Bubarkan Ahmadiyah atau Revolusi!”

Dalam orasinya pada unjuk rasa gabungan FPI, FUI, dan sejumlah ormas lain yang mendesak pembubaran Ahmadiyah di Bundaran HI pada awal Maret lalu, Rizieq Shihab juga dengan tegas menyatakan “Presiden, bubarkan Ahmadiyah atau revolusi.” Ketua Front Pembela Islam (FPI) yang juga menjabat sebagai kepala negara DRI itu juga menegaskan bahwa istana adalah tempat setan.

Tabloid Suara Islam edisi 108 (4-18 Maret 2011) yang merupakan media kalangan Islam radikal mengangkat headline ‘Saatnya Revolusi’. Tulisan-tulisan di edisi itu melihat kemungkinan gelombang revolusi yang terjadi di Timur Tengah akan menerpa Indonesia. Dan Ahmadiyah adalah isu utama yang bisa menggulingkan SBY.

Pernyataan-pernyataan para tokoh garis keras dalam edisi itu memang mengindikasikan dorongan agar revolusi Islam berlangsung di Indonesia. Abu Jibril (Wakil Amir Majelis Mujahiddin) meminta MUI bersedia tampil memimpin revolusi. Katanya lagi: “Memang saat ini umat Islam Indonesia masih takut mati. Kita harus banyak belajar dari umat Islam di Mesir, Tunisia, dan Libya yang tak takut lagi terhadap kematian demi perjuangan menegakkan kebenaran.”

Di dalam Rubrik Galeri Opini beragam pandangan serupa tersaji. Sri Bintang Pamungkas menyatakan: “Ahmadiyah bisa menjadi salah satu pemicu revolusi yang akan menyulut kemarahan rakyat yang sudah lama ditahan-tahan.” Rizal Ramli (mantan Menko Perekonomian) menyebut ‘Agustus SBY Lengser’. Alfian Tanjung (Ketua Umum Taruna Muslim) menyatakan, ‘perlu dibentuk pasukan revolusi Islam’. Pemimpin redaksi tabloid tersebut, Aru Syeiff Abdullah, menulis kolom khusus berjudul, “Revolusi Saatnya Tiba?”

Dalam edisi berikutnya (18 Maret-1 April), Suara Islam kembali menyuarakan tuntutannya. Gagasannya tetap: ‘Bubarkan Ahmadiyah atau Revolusi!’ Suara Islam menampilkan sebuah maklumat yang menyatakan bahwa bila Presiden tetap enggan membubarkan Ahmdiyah, berarti Presiden akan berhadapan dengan Allah dan Rasul-Nya, dan juga layak dimakzulkan karena telah melanggar sumpah jabatan. Ada pula Ridwan Saidi, mantan aktivis HMI, yang mengatakan: “September SBY Jatuh”.

Wawancara panjang dengan Munarman (Ketua Tim Advokasi FUI) membawa semangat serupa. Menurutnya, isu Ahmadiyah seharusnya menjadi pemersatu umat Islam dalam melihat rezim SBY sebagai ‘reprsentasi kekuatan jaringan zionis internasional’. Ia juga memperkirakan bila dalam dua bulan, setiap hari terus-menerus aksi dilakukan disertai pendudukan gedung DPR/MPR, SBY (seperti Soeharto) bisa mundur. Bila SBY jatuh, katanya, sebuah pemerintahan Islam akan berdiri. “Bukan revolusi Mesir yang pindah ke Indonesia,” katanya, “justru kita akan memulai revolusi untuk menerapkan syariat di Indonesia.”

Apa yang ingin ditunjukkan di sini adalah bahwa gagasan memperoleh kekuasaan politik sebagaimana tercermin dalam pembentukan DRI pada 2010 itu bukan sekadar obrolan di mushalla. Kalau dilihat mereka yang terlibatnya memang adalah kelompok-kelompok Islam politik yang tersingkir akibat proses demokrasi. Mereka bercita-cita memperoleh bagian dalam tampuk kekuasaan, tapi selama ini tak pernah diberi tempat oleh sang Presiden yang mungkin juga sakit hati dengan isu ‘Kristen’ yang dilekatkan pada istrinya menjelang pemilu 2009. Mereka bahkan tak dilirik oleh partai politik dengan identitas keislaman yang cukup berpengaruh, PKS. Dalam pemilu, suara kalangan garis keras ini sangat tidak berarti.

Dengan demikian, hasrat untuk mendelegitimasi pemerintahan SBY pada saat itu sangat mungkin melatarbelakangi serangan politik mereka yang berkelanjutan. Hanya saja, untuk itu, kalangan ini harus terlihat cukup besar dan memiliki daya tekan dan daya tawar yang kuat. Mereka semula berharap kasus Century dapat dimanfaatkan. Ketika itu ternyata tak berlanjut, mereka memperoleh satu isu baru yang nyatanya mengangkat identitas dan kekohesifan mereka secara lebih menonjol: Ahmadiyah dan mungkin isu-isu sejenis lain.

Dengan mengangkat isu Ahmadiyah, kelompok ini memperoleh daya ungkit yang dibutuhkan. Dengan mencitrakan penyerangan terhadap Ahmadiyah sebagai bagian dari jihad melawan kesesatan, kaum radikal ini memposisikan diri sebagai ‘penyelamat’ Islam dari keburukan rezim pemerintahan yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Dan serangan demi serangan yang mereka lakukan turut membangun kesan kebesaran kekuatan yang mereka miliki. Apalagi, secara berkelanjutan, serangan mereka melibatkan ribuan orang jemaat yang bersedia bertempur di jalan untuk membela Islam.

Kalau memang demikian strategi mereka, itu nampaknya menemui sasaran. Kalangan garis keras ini sekarang benar-benar menjadi kelompok penekan yang harus diperhitungkan. Dalam konteks itu, apa yang dikabarkan saluran televisi internasional, Al Jazeera, pada 22 Maret 2011 menjadi tampak sangat masuk di akal.

Momentum

Rangkaian fakta itu menunjukkan bahwa isu tentang upaya membangun kekuatan politik untuk memperoleh bagian kekuasaan oleh kelompok-kelompok Islam radikal sama sekali jauh dari remeh. Ahmadiyah, dalam hal ini, sekadar menjadi korban seperti kaum Yahudi di zaman awal kemunculan Nazi di Jerman sebelum Perang Dunia II. Kehancuran Ahmadiyah akan menjadi sumber tenaga dan kekuatan bagi kelompok Dewan Revolusi Islam untuk menguasai panggung politik. Dan strategi mereka terbukti sukses. Dengan menampilkan kegarangan terhadap Ahmadiyah, mereka nampak menjadi sebuah kekuatan yang perlu dipinang.

Kini, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, gerakan politik Islam radikal kembali mendapatkan bahan bakar untuk kembali tampil dalam langgam demokrasi kita. Isunya bukan lagi Ahmadiyah, Syiah, dan sejenisnya, melainkan kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kasus ini seakan menjadi angin segar bagi kalangan kelompok radikal untuk kembali bangkit mengepakkan sayap-sayapnya. Gerakannnya menjadi semakin militan dan meluas. Mereka berhasil tidak hanya mengangkat isu penodaan agama, tapi juga isu kebangkitan kembali komunisme.

Isu ini pula yang membuat mereka mampu menggalang massa dari berbagai penjuru nusantara yang puncaknya adalah aksi Bela Islam 212 yang berlangsung besar-besaran itu. Gerakan ini menjadi sangat masif ketika sokongan moril dan materiil mengalir deras dari salah satu kubu kekuatan politik tertentu.

Nah, munculnya kembali isu Dewan Revolusi Islam belakangan ini tak lepas dari keberhasilan mereka mengumpulkan massa itu. Tentu saja mereka tak mau mubadzir. Kekuatan massa yang militan itu perlu digiring untuk melakukan upaya-upaya untuk meruntuhkan rezim yang tengah berkuasa. Benar saja, berbagai upaya makar dilakukan, meski selalu ditangkis dengan apik oleh aparat Kepolisian.

Baik polisi maupun TNI sudah seharusnya lebih sigap menangkal berbagai bentuk makar yang mungkin saja muncul dalam waktu dekat.

Tentu saja, gerakan makar seperti ini tak boleh diabaikan begitu saja. Polisi maupun TNI harus lebh sigap menangkal segala potensinya. Jika isu SARA dibiarkan meluas seperti dalam kasus Pilkada, bukan tidak mungkin justru akan menambah beban negara menghadapi kelompok-kelompok seperti ini.

Negara harus tegas terhadap kelompok-kelompok makar seperti ini. HTI serta ormas lain yang dalam gerakannya ingin mengganti dasar negara wajib ditindak dibubarkan.

 

 

loading...