DPR Beberkan Kejanggalan Kejagung Deponering Kasus AS-BW

0

TERASBINTANG.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil menilai langkah Jaksa Agung deponering kasus Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) janggal.

Kejanggalan itu timbul lantaran sebelumnya Jaksa Agung M Prasetyo pernah menyatakan siap melanjutkan kasus AS dan BW ke pengadilan. “Namun faktanya justru ada deponering pascaberkas kasus dilengkapi oleh pihak Kepolisian,” kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (7/3).

Maka dari itu ia mengusulkan, agar ada penelitian akademis terhadap Undang-undang (UU) Kejaksaan, terlebih terhadap pasal yang mengatur tentang wewenang Jaksa Agung.

“Jangan sampai ada kewenangan Kejaksaan diimplementasikan secara sewenang-wenang. Penggunaan wewenang ini lebih banyak kepentingan politiknya daripada kewenangan hukum,” tuturnya.

Oleh karena itu, Komisi III akan meminta klarifikasi terhadap Jaksa Agung terkait kebijakan deponering kasus AS dan BW dalam waktu dekat ini. “Agar kewenangan tidak suka-suka digunakan, Jaksa Agung harus jelaskan agar tidak ada tanda tanya di publik,” pungkasnya. (fk)

KOMENTAR