Draf RUU Terorisme Sudah Diterima DPR, Ini Respon PPP

0

TERASBINTANG.com – Pemerintah mengajukan usulan revisi UU Terorisme menyusul maraknya aksi teror di Indonesia. Ada 6 poin penting dalam draf revisi tersebut. Salah satunya adalah penguatan fungsi pencegahan terjadinya aksi terorisme. Fungsi pencegahan akan ditingkatkan dengan diperluasnya kewenangan penindakan.

Kepolisian akan diberikan kewenangan melakukan penahanan sementara dalam jangka waktu yang lebih lama untuk memeriksa terduga teroris.

Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Anggota DPR RI Dimyati Natakusumah menilai poin-poin dalam draf revisi tersebut sudah sangat bagus untuk menangkal gerakan dan aksi terorisme di Indonesia.

“Sudah sangat bagus ya poin-poinnya saya kira,” katanya melalui sambungan telepon, Kamis (18/2). Namun demikian, pihaknya masih terus mempelajari draf tersebut dari berbagai aspek.

6 Poin Usulan Pemerintah

Secara keseluruhan, setidaknya ada enam poin perubahan yang hendak diusulkan pemerintah kepada DPR.

Pertama, dari sisi penangkapan dan penahanan, akan ditambah dari segi waktu.

Saat ini sesuai dengan aturan di dalam hukum acara, batas waktu penangkapan adalah 7×24 jam dan enam bulan untuk penahanan. “Jangka waktu penahanan ditambah dari enam bulan menjadi sepuluh bulan, penangkapan dari tujuh hari menjadi 30 hari,” kata Menkumham Yasonna Laoly, belum lama ini.

Kedua, dalam hal penyadapan, izin yang dikeluarkan diusulkan cukup berasal dari hakim pengadilan saja. Saat ini, yang berlaku yaitu izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri.

“Untuk penuntutan dan pengusutan, tak hanya kepada orang tetapi juga kepada korporasi,” kata Yasonna.

Ketiga, pemerintah mengusulkan agar penanganan kasus dugaan tindak pidana terorisme diperluas. Aparat diusulkan sudah dapat mengusut terduga teroris sejak mereka mempersiapkan aksi.

“Mulai dari kegiatan mempersiapkan, pemufakatan jahat, percobaan hingga pembantuan tindak pidana terorisme,” ujar Yasonna.

Keempat, pemerintah juga mengusulkan agar WNI yang mengikuti pelatihan militer teror di luar negeri dapat dicabut paspornya.

Kelima, perlu adanya pengawasan terhadap terduga dan mantan terpidana teroris. Untuk terduga teroris, batas waktu pengawasan yakni selama enam bulan.

Sementara, untuk mantan terpidana teroris batas waktu yang diusulkan selama setahun setelah bebas.

Keenam, pengawasan yang bersifat resmi ini juga harus dibarengi dengan proses rehabilitasi secara komprehensif dan holistik.

“Jadi seperti kasus kemarin (teror di kawasan Thamrin), ada mantan narapidana, perlu dibina. Program deradikalisasinya terus, tidak dibiarkan,” ujar Yasonna. (fk)

KOMENTAR