Duh Malunya! Ratna Sarumpaet Terpojok, Omongannya Cuma Dianggap Sampah oleh Tiga Lembaga Negara Ini

0

TERASBINTANG.com – Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menanggapi santai ‘tuduhan gosong’ yang dilontarkan nenek tua, Ratna Sarumpaet, yang menyatakan ketiga lembaga itu telah “dibeli” Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung kebijakannya.

Serangan fitnah ini disampaikan Ratna dalam sebuah diskusi. Tudingan disampaikan terkait langkah Ahok yang melibatkan TNI dan polisi dalam menggusur bangunan di Kalijodo serta terkait pengusutan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh KPK, yang di mata Ratna, tidak menampakkan perkembangan.

Berikut tanggapan tiga lembaga negara yang membuat Ratna Sarumpaet terojok:

Tanggapan KPK

“Enggak perlu ditanggapilah, silakan dibuktikan saja. Ini ranah penegakan hukum dan proses hukum sedang berjalan,” kata Bagian Humas KPK Priharsa Nugraha, Sabtu (12/3).

Tanggapan Polda Metro Jaya

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal juga menepis tuduhan Ratna. Tuduhan Ratna, menurut dia, tidak berdasar.

“Saya enggak tanggapi, ngapain tanggapi. Masa ngomong gitu,” ujar Iqbal.

Polisi, kata Iqbal, hadir di tengah kegiatan pemerintah daerah, misalnya dalam kegiatan penertiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Memberikan rasa aman dan ketertiban. Kalau ada penertiban, kami harus hadir, baik diminta atau tidak diminta karena bisa terjadi kerawanan. Nanti kalau ada yang neko-neko siapa yang bertanggung jawab?” kata Iqbal.

Tanggapan Kodam Jaya

Pihak Kodam Jaya juga membantah tuduhan Ratna. Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infanteri Heri Prakosa malah balik bertanya tentang tuduhan Ratna itu.

“Belinya berapa? Tanya dong beli berapa. Saya saja enggak tahu, ngapain komentari Bu Ratna,” ujar Heri.

“Tentara itu kan alat negara, mana mungkin tentara itu dibeli perorangan, oleh partai politik, oleh kelompok tertentu, ya enggaklah,” kata Heri.

Heri mengatakan, jika Kodam Jaya membantu Pemprov DKI Jakarta, itu sudah diatur dalam Undang-Undang tentang TNI. “Kalaupun tentara itu membantu tugas pemerintah daerah, ada di Undang-Undang TNI Nomor 34, (itu tentang) membantu tugas pemerintah di daerah,” ujar Heri. (fk)

KOMENTAR