Fahri Hamzah dan Fadli Zon dalam Pusaran Kasus Suap Pajak

0

TERASBINTANG.com – Dua nama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon disebut-sebut dalam persidangan kasus suap pajak dengan terdakwa Country Director PT Ek Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohan Nair yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/3/2017).

Nama Fahri Hamzah dan Fadli Zon terungkap saat jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa dokumen yang ditemukan dalam tas milik mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Hadang Soekarno yang saat ini juga menjadi terdakwa kasus suap pajak. Dokumen tersebut berupa nota dinas yang dikirimkan kepada Handang tertanggal 4 November.

Handang diketahui memang memiliki tugas menangani persoalan pajak sejumlah wajib pajak, baik korporasi maupun pribadi. Sejumlah nama wajib pajak pribadi yang ditangani Handang adalah politisi dan artis.

Nota dinas yang sifatnya sangat segera tersebut perihal pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Di dalam isi nota dinas yang diteken Handang itu, dijelaskan bahwa surat tersebut untuk kepentingan wajib pajak atas nama Syahrini. “Iya, itu Syahrini yang artis itu,” ujar Handang kepada jaksa KPK.

Jaksa kemudian menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Handang dan ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan. Nah, dalam percakapan tersebut terdapat nama Fahri dan Fadli Zon, serta pengacara eggi Sudjana.

Menurut jaksa, nama-nama tersebut diduga wajib pajak yang persoalan pajaknya ditangani Handang.

“Tujuan jaksa menunjukkan itu, ada dugaan wajib pajak yang ditangani oleh Handang, melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dilakukan investigasi bukti permulaan,” kata jaksa KPK Moch Takdir Suhan.

Dalam kasus dugaan suap pegawai pajak ini, Mohan didakwa menyuap Handang sebesar Rp 6 miliar. Keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan setelah terjadi penyerahan uang Rp 1,9 miliar.

Dalam surat dakwaan, suap yang diberikan Mohan kepada Handang diduga untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Beberapa di antaranya terkait tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015.

Kemudian, usulan bukti permulaan terhadap PT EK Prima Ekspor Indonesia karena diduga menggunakan faktur pajak fiktif.

loading...