Ganggu Ketertiban Publik, Kapolri Sebut Aksi 55 Tak Perlu Dilakukan

0
loading...

TERASBINTANG.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai aksi 5 Mei mendatang oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tak perlu dilakukan. Sebab, dikhawatirkan aksi tersebut mengganggu ketertiban publik.

“Sebetulnya saya pikir tidak perlu. Demo maupun aksi dalam jumlah yang besar, karena pasti akan mengganggu ketertiban publik,” kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017).

Diakui Tito, unjuk rasa dilindungi oleh UU. Tetapi UU juga memberikan batasan yang tidak boleh dilakukan seperti mengganggu ketertiban umum, tidak boleh mengganggu hak asasi masyarakat lain, serta harus tetap mengindahkan etika dan moral.

“Itu Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998,” ucap Tito.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan UU tersebut juga mengatur bahwa setiap aksi unjuk rasa yang melibatkan lebih dari 100 orang harus menunjuk lima orang sebagai pengendali massa. Tito meminta, massa GNPF MUI mematuhi aturan tersebut.

Tito juga melarang massa GNPF MUI untuk mengintervensi proses hukum kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok melalui demonstrasi. Hakim harus bebas dari intervensi pihak mana pun dalam mengambil keputusan. Hal tersebut juga dijamin oleh UU.

“Yang penting sekali, demo hanya unjuk rasa, bukan menyampaikan tekanan kepada hakim dan lain-lain,” ujar Tito.

Namun begitu, dia menyatakan, akan memberikan pengawalan keamanan pada massa GNPF MUI yang akan melakukan aksi pada Jumat (5/5).

Tito meminta massa menyampaikan pendapatnya dengan tertib. “Untuk yang tidak perlu, tidak usah hadir. Kalau yang merasa perlu, jangan mengganggu,” tutur Tito.

loading...