Hakim MK yang Ditangkap KPK di Tempat Esek-esek itu Titipan SBY

0
loading...

TERASBINTANG.com – Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap judicial review di MK, merupakan hasil penunjukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Juli 2013 lalu. Penunjukan Patrialis ini saat itu memang menuai kontroversi karena dinilai sarat dengan kepentingan politik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) saat itu menilai pengangkatan Patrialis tidak transparan. “Apalagi tidak melalui uji seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja ICW kala itu, 31 Juli 2013.

Namun, pemerintah tetap ngotot untuk mengangkat politikus PAN itu sebagai hakim konstitusi. “Ini wakil pemerintah di Mahkamah Konstitusi, maka hak pemerintah menentukan,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto waktu itu.

Pada 12 Agustus 2013, Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi melayangkan gugatan atas penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Koalisi yang terdiri atas Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Indonesia Legal Rountable, ICW, Kontras, dan Elsam Indonesia itu beranggapan Presiden SBY telah melanggar tiga undang-undang sekaligus.

Tiga UU itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Negara, dan Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang Pencalonan Hakim Konstitusi yang harus transparan.

Tidak lama setelah Patrialis resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara pada 12 Agustus 2013, PTUN memutuskan mengabulkan gugatan Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi pada 23 Desember 2013. Majelis hakim mengharuskan Presiden SBY mencabut keputusan presiden pengangkatan Patrialis. Namun, putusan PTUN itu kemudian dibatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada 11 Juni 2014, yang menetapkan Patrialis tetap menduduki kursi hakim Mahkamah Konstitusi.

loading...