Halangi Kampanye Jelas-jelas Tindakan Pidana, Kenapa KPU dan Bawaslu Diam Saja?

0
Basuki Tjahaja Purnama

TERASBINTANG.com – Kampanye calon wakil gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat beberapa kali mengalami penolakan dari orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya. Alasan penolakan bisa macam-macam, namun sebagian besar penolakan ini dipicu oleh faktor agama dan isu SARA.

Melihat penolakan tersebut, tak jarang ada warga yang bertindak sendiri. Bahkan ada penolak kampanye Djarot yang lari tunggang-langgang gara-gara ditanyakan kartu identitas. Ada pula pendemo Ahok yang diusir sama warga setempat.

Tapi, haruskah warga sendiri yang menangani kasus penolakan kampanye Ahok yang digerakkan oleh lawan-lawan politiknya itu? Lalu ke mana KPU dan dan Bawaslunya yang seharusnya lebih sigap menangani persoal semacam itu. Apa memang KPU dan Bawaslu sudah masuk angin?

KPU dan Bawaslu seharusnya turun tangan dengan kejadian tersebut. Bukan mengandalkan warga setempat untuk menghentikannya. Sebab, tugas Bawaslu memang di situ: melakukan pengawasan terhadap proses-proses penyelenggaraan pemilu.

Kalau mengacu pada peraturan perundang-undangan, perbuatan yang mengganggu dan menghalang-halangi calon kepala daerah untuk melakukan kampanye sudah jelas-jelas perbuatan tindak pidana yang seharusnya ditindak tegas.

“Psl 187 ayat (4) UU Pilkada: tiap orang yg kacaukan, halangi & ganggu kampanye bisa dipidana 6 bln denda Rp 6 jt. Polisi mestinya tegas,” kata pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris.

Menurut Haris, acuan kolektif dalam kehidupan bernegara terang-benderang, yakni konstitusi dan hukum negara, bukan hukum agama. (za)

 

KOMENTAR