Hari Ini DPR Bawa Revisi UU Terorisme ke Paripurna, Ini Isinya

0
loading...

TERASBINTANG.com – Hari ini, Selasa (26/1/2016), DPR RI membawa wacana revisi UU Terorisme ke Rapat Paripurna. Paripurna akan memutuskan masuk atau tidaknya RUU Terorisme dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016.

“Paripurna, laporan dari Baleg (Badan Legislasi) soal Prolegnas, termasuk soal UU Terorisme,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasona H Laoly mengungkapkan enam poin dalam revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia menjelaskan, poin pertama, terkait jangka waktu penahanan terduga teroris, limit waktunya ditambah, dari enam bulan menjadi sepuluh bulan.

Terkait kewenangan penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kata dia, sebelumnya tujuh hari menjadi 30 hari.

“Lalu penyadapan yang sebelumnya berdasarkan izin perintah Ketua Pengadilan Negeri (PN) menjadi hakim pengadilan,” jelasnya.

Kedua, penuntutan dan pengusutan tidak hanya kepada orang perorang namun juga kepada korporasi.

Ketiga, ada perluasan tindak pidana terorisme yaitu kegiatan mempersiapkan, pemufakatan jahat, percobaan terorisme, dan pembantuan tindak pidana terorisme.

“Jadi ini diperluas, termasuk percobaan tindak pidana terorisme,” katanya.

Keempat, pencabutan paspor bagi Warga Negara Indonesia yang ikut pelatihan militer di luar negeri, termasuk di dalamnya negara atau organisasi-organisasi yang melakukan perbuatan teror.

Kelima, pengawasan terhadap pelaku teror selama enam bulan namun pengawasan terpidana terorisme yang sudah selesai ditindak lanjuti paling lama setahun setelah bebas.

“Hal itu merupkan pengawasan resmi sehingga nanti mantan narapidana teroris perlu dibina dan program deradikalisasi terus berjalan,” katanya.

Keenam, perlu rehabilitasi yang holistik dan komprehensif bagi napi teroris. (SUM)

loading...