IDN: Densus Hanya Tembak Teroris yang Melawan dan Membahayakan yang Lain

0

TERASBINTANG.com – Peneliti Indonesia Demokrasi Network (IDN) Amir Wata tak heran dengan aksi tembak mati Siyono, terduga teroris di Klaten Jawa Tengah oleh Densus 88 Polri. Menurutnya, penembakan polisi selama ini sudah sesuai SOP dan prosedur hukum yang benar.

“Selama ini saya lihat penembakan yang dilakukan polisi sudah sesuai SOP. Kita jangan hanya melihat terduga teroris yang ditembak mati, lihat juga mereka yang tobat dan kembali menjadi warga negara yang baik dan bahkan sebagaian menjadi pengayom masyarakat,” kata Amir saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (14/3).

Bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga mengatakan, dari sekian terduga teroris yang ditangkap Densus, hanya sekitar 5 persen (sesuai data di BNPT) yang ditembak mati. selebihnya yang 95 persen sadar dan kembali ke jalan yang benar. “Itu pun karena mereka melawan, kalau gak melawan, ya mana mungkin ditembak,” katanya.

Sebelumnya, Kuasa hukum keluarga Suyono mendesak kepolisian membuka seluas-luasnya alasan penangkapan serta penyebab kematian bapak lima anak tersebut.

Siyono ditangkap Densus 88 Antiteror pada Selasa (8/3) sekitar pukul 18.30 WIB. Pada Kamis (10/3/2016), satuan khusus Polri itu menggeledah rumah Siyono. Sementara, pihak keluarga mendengar kabar Siyono meninggal pada Jumat (11/3/2016).

Kuasa hukum keluarga Siyono, Sri Kalono, mengatakan sudah meminta keterangan keluarga terkait surat penangkapan Siyono. “Sampai detik ini tidak ada satu lembar surat pun yang dikeluarkan dari institusi mana yang menangkap atau yang menyebabkan kematian dari alharhum,” jelas Kalono saat ditemui sebelum kedatangan jenazah Siyono, Minggu (13/3/2016) dini hari.

Kalono menilai tak ada keterangan sejak awal ke keluarga terkait penangkapan Siyono merupakan bentuk premanisme serta penculikan. Guna mengusut kejelasan penangkapan serta kematian Siyono, kuasa hukum menggandeng Komnas HAM. “Kalau memang ini [Densus 88] merupakan institusi pemerintah dan institusi negara yang melakukan penangkapan semestinya ada surat penangkapan sejak awa ke keluarga. Oleh karena itu, biar nanti diselidiki Komnas HAM dan Komisi III DPR sesungguhnya penyebab meninggal dan kenapa ditangkap serta siapa yang menangkap. Tuntutannya ya supaya ini dibuka sejelas-jelasnya,” terang dia. (fk)

KOMENTAR