IDN Luruskan Tuduhan Miring Ormas FSI Soal Upaya Pemerintah Tangkal TKA Ilegal

0
loading...

TERASBINTANG.com – Forum Syuhada Indonesia (FSI) mendatangi Fraser Residence, di Kebon Sirih Jakarta Pusat, untuk melakukan sidak terhadap isu mengenai keberadaan TKA ilegal di apartemen tersebut.

Panglima FSI, V. Diko Nugraha menuduh pihak Imigrasi terkesan membiarkan keberadaan WNA asing tersebut di tempat-tempat yang terbilang eksklusif. Beberapa tempat tersebut seperti apartemen, kos-kosan maupun komplek perumahan mewah dijadikan tempat tinggal bagi WNA ilegal tersebut.

Menanggapi aksi razia tersebut, pengamat politik Indonesia Democracy Network (IDN) Amir Wata menilai, FSI atau ormas apapun tidak punya wewenang apapun untuk melakukan razia atau pun penertiban. Sebab, kata Amir, yang punya hak untuk melakukan itu hanya aparat kepolisian. Bila warga sipil menemukan kejanggalan-kejanggalan di masyarakat, sebaiknya langsung melaporkan ke pihak berwajib.

“Pertama, penertiban it bukan tugas masyarakat sipil. Penertiban, pengamanan itu adalah tugas kepolisian, bukan warga sipil. kalau ada yang dinilai ada kejanggalan dalam hal apapun, warga punya untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang,” kata Amir saat dihubungi melalui telepon.

Jadi, kata Amir, kalau ada ormas atau apapun namanya yang melakukan penertiban sendiri, maka tindakan tersebut adalah tindakan konyol yang menunjukkan bahwa dia tidak mengerti posisinya sebagai apa.

Amir juga menolak komentar miring FSI yang mengatakan bahwa Imigrasi melakukan pembiaran terhadap TKA asing. Menurut Amir, ditemukannya TKA asing ilegal yang belakangan mencuat justru adalah tanda bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Tahun ini, kata Amir, jumlah TKA ilegal yang ditangkap mengalami peningkatan.

“Imigrasi malah selama ini telah banyak melakukan sidak dan memperketat pengawasan terhadap TKA ilegal. Buktinya, hampir setiap hari TKA ilegal itu ditangkap sama imigrasi. Ini justru membuktikan bahwa aparat tidak diam,” katanya.

Ketiga, lanjut Amir, komitmen pemerintah untuk memperketat sistem pengawasan teehadap pelanggaran tenaga kerja asing terus ditingkatkan. Bahkan pemerintah sendiri berharap masyarakat untuk ikut serta memantau jenis pelanggaran-pelanggaran ini. “Semakin kelihatan. Bahkan menteri ketenagakerjaan sering turun tangan untuk melihat secara langsung gerakan TKA ilegal. Dan itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam hal ini,” pungkas Amir.

 

loading...