Ini Hasil Evaluasi LIPI Atas Penyelenggaraan Pilkada DKI

0
loading...

TERASBINTANG.com – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengevaluasi pelaksanaan Pilgub DKI 2017. LIPI menilai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti eksploitasi isu agama serta mobilisasi massa dari daerah ke TPS-TPS saat pencoblosan.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Sri Yanuarti mengatakan, mobilisasi massa tersebut kemudian disertai dengan ujaran kebencian. “Itu dicampur demikian rupa dengan ujaran kebencian yang dikeluarkan kelompok-kelompok bahwa misalnya yang memilih Ahok tidak disalatkan. Kapitalisasi yang semacam ini menjadikan Pilkada DKI ini tidak sehat,” ujarnya, Rabu (4/5/2017).

Menurut Sri, persoalan ujaran kebencian belum masuk dalam UU Pilkada atau pemilu. Padahal, menurutnya, hal itu harusnya masuk dalam UU tersebut.

“Misalnya dalam satu ujaran mengandung kata-kata tertentu misalnya harus ada detail, misal menyinggung suku lain, dan penjelasan yang rinci dari UU yang ada sehingga ini memang tantangan bagi penyelenggara Pemilu untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang rinci dari UU yang ada sehingga kalau ini masuk dalam UU akan lebih mudah,” ujarnya.

Soal kasus yang menjerat salah satu kandidat menurut Sri harus ditunda proses penegakan hukumnya agar tak dipolitisasi. Dengan begitu kasus ini tidak dimanfaatkan oleh orang lain.

“Misalnya penghentian kasus pidana atau perdata dari calon agar ini tidak digoreng atau dikapitalisasi oleh siapapun atau kelompok pendukung atau pesaingnya itu yang harus dihentikan sementara sampai proses Pilkada itu selesai. Setelah itu selesai ya silakan jalan kembali jadi itu ditunda sementara waktu,” kata Sri.

Kasus kapitalisasi agama, hoax, dan ujaran kebencian ini harus diatur. Ia mendorong KPU harus tegas agar tidak terjadi di daerah lainnya.

“Saya pikir harus ada aturan yang jelas misalnya ketika KPU barangkali harus membuat aturan yang rinci straregi apa yang harus dilakukan saat kampanye,” ujarnya.

loading...