Intelektual Muda NU: Marwah MUI sebagai Lembaga Para Ulama Harus Diselematkan

0
loading...

TERASBINTANG.com – Eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali dipertanyakan sejumlah pihak. Sebagai ulama Indonesia, MUI seharusnnya mampu menunjukkan diri sebagai lembaga yang bisa mendisiminasi nilai-nilai keislaman yang peka terhadap Keindonesiaan. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan harus betul-betul ditimbang dampak dan ekses sosial, politik, dan ekonominya. Se-Islami apapun fatwa yang dikelaurkan MUI, bila ujungnya justru berdampak pada disintegrasi sosial, akan sia-sia belaka. Sebaliknya, malah hanya menjadi duri bagi kedamaian.

Hari ini, Kebhinnekaan kita tercabik, politik identitas kembali muncul, bahkan radikalisme agama seperti menemukan momentumnya kembali. Demo maraton dengan mengatasnamakan “Bela Islam” yang digerakkan Front Pembela Islam (FPI) dkk belakangan adalah contoh nyata, bagaimana primordialime agama kembali hidup. Konon, demo berjilid-jilid yang sampai mengguncang Istana Negara itu juga dalam rangka mengawal fatwa MUI.

Setelah mengeluarkan fatwa tetang Ahok yang berujung pada pengerahan massa besar-besaran itu, kini MUI kembali mengeluarkan fatwa haram penggunaan atribut natal.

Fatwa ini pun langsung direspon dengan pengawalan “sweeping” oleh ormas Islam radikal di tempat-tempat umum. Sweeping ala ormas radikal ini banyak membuat masyarakat resah. Ormas ini bertindak layaknya polisi syariah yang bisa menghakimi orang begitu saja.

Rais Syuriah PCI NU Australia-New Zealand yang juga pengasuh Pengajian Tafsir Melbourne, Nadirsyah Hosen menilai, MUI sebagai lembaga milik umat sudah saatnya diselamatkan. Komentar ini berkaitan dengan sepak terjang MUI yang belakangan jadi sorotan publik Indonesia.

“Marwah MUI sbg lembaga para ulama harus diselematkan. Sekali lagi MUI ini aset umat. Harus kita jaga bersama agar lebih terhormat,” kata Pengasuh Ponpes Ma’had Aly Raudhatul Muhibbin Bogor itu.

Selain karena fatwa-fatwanya yang kadang punya ekses negatif bagi kemashlahatan masyarakat Indonesia yang majemuk, juga karena banyaknya skandal korupsi yang membelit pengurus-pengurusnya. Bendahara MUI Chairun Nusa yang ditangkap KPK karena skandal suap di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah contoh nyata betapa sulitnya lembaga “move on” dari kerangkeng kaum oportunis.

Terakhir, skandal suap petinggi Bakamla rupanya juga menyeret Bendahara MUI,  Fahmi Darmawansyah, walaupun MUI sudah mengklarifikasi bahwa Fahmi sudah tak lagi aktif di Kepengurusan MUI.

Inilah mengapa, kata Nadir, MUI harus diselamatkan. Salah satu aspek yang harus diperbaiki MUI adalah sistem rekrutmen, sehingga bisa meminimalisir kaum oportunis masuk lembaga ulama ini. Karena di sinilah pangkal ujung problematika suatu lembaga. Bila sistem rekruitmennya sudah ideal, maka akan banyak lahir tokoh-tokoh berkualitas dan berintegritas di MUI.

Dosen hukum di Monash University ini juga meminta supaya tokoh-tokoh muda progressif yang muncul dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah supaya aktif masuk MUI.

“Teman-teman yang progresif dari NU dan Muhammadiyah harus aktif masuk ke MUI,” pungkasnya.

loading...