“Jangan Karena Atas Nama Keterbukaan, Lalu BIN Diberi Kewenangan Tangkap Teroris, Salah!”

0

TERASBINTANG.com – Pengamat hukum tata negara  Erfandi menilai usulan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso agar intelijen diikutkan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku terorisme termasuk hal yang tidak masuk dalam logika hukum. Sebab, kata Erfandi, satu-satunya lembaga yang bisa melakukan penindakan adalah Kepolisian RI.

“Kan sudah ada polisi. Lagian BIN nangkap terduga gak ada dasar hukumnya,” kata bekas aktivis Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu melalui pesan singkat kepada terasbintang.com, Sabtu (30/1).

Jebolan Universitas Indonesia (UI) ini juga mengkritik keras argumen sejumlah pihak yang menggunakan nalar demokrasi untuk meloloskan keinginan Sutiyoso tersebut. Menurutnya, argumen apapun yang digunakan oleh para penyokong BIN agar punya kewenangan menangkap sama sekali tidak dapat diterima, sebab usulan tersebut tidak punya dasar apapun baik secara yuridis atau fiosofis, maupun sosiologisnya.

“Iya tapi belum ada dasar baik secara yuridis atau folosofis dan sosiologis. Artinya kalau ngotot dibuat berarti melanggar tiga azas dalam pembuatan suatu Undang-Undang,” katanya.

Sebelumnya, segelintir orang yang tergabung di dalam Paguyuban Masyarakat Rindu Rasa Aman (Paguyuban Mari Rasa) berunjuk rasa di depan Patung Kuda, Silang Monas, Jakarta Pusat. Massa meminta, agar DPR memberikan kewenangan tambahan untuk Badan Intelijen Negara (BIN) menangkap dan menahan teroris.

Koordinator Paguyuban Masyarakat Rindu Rasa Jimmy Gunadi mengatakan, kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang seperti pada zaman Orde Baru, dinilai tidak relevan lagi. Karena, selain situasi sudah berubah, ada dewan pengawas intelijen bentukan DPR yang akan mengawasi sepak terjang BIN.

“Sekarang ini era demokrasi, dimana semua mata bisa mengawasi BIN. Apalagi ada dewan pengawas dari DPR,” kata Jimmy di Jakarta, Jumat (29/1).

Jimmy mendukung permintaan Kepada BIN Sutiyoso soal penambahan wewenang itu. Maka itu, dia berharap, revisi undang-undang Terorisme dapat mengakomodir segala upaya untuk memberantas teroris sejak dini, termasuk memberi kewenangan BIN untuk melakukan penangkapan teroris. (fk)

loading...