Jokowi Tak Akan Ulangi Cara ‘Kotor’ SBY Angkat Hakim Konstitusi

0
loading...

TERASBINTANG.com – Presiden Jokowi ogah meniru cara kotor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengganti hakim MK Patrialis Akbar yang dicocok KPK. Presiden Jokowi mencerminkan partisipasi, keterbukaan dan demokrasi, bukan cara-cara tertutup dan tanpa test seperti yang dilakukan SBY saat mengangkat Patrialis jadi hakim konstitusi.

Jika saat mengangkat Patrialis Akbar menjabat Hakim MK pada 2013 silam, SBY menggunakan hak dengan penunjukan langsung, kini Jokowi akan mencari pengganti Patrialis dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel. Bagaimana caranya?

“Kebetulan kan Pak Patrialis dari unsur pemerintah. Nanti pemerintah, dalam hal ini Presiden, akan membentuk tim seleksi (timsel) hakim MK,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly di kantornya, Sabtu (28/1/2017).

“Nanti secara terbuka, transparan, dan akuntabel, timsel ini akan bekerja. Siapa yang mau mendaftar (menjadi hakim MK), silakan mendaftar ke timsel,” lanjut dia.

Setelah itu, timsel-lah yang akan menilai mana sosok calon hakim yang sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, yakni sosok yang berintegritas, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak rangkap jabatan.

Adapun syarat formalnya adalah WNI, berpendidikan sarjana hukum, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman lima tahun lebih, dan mempunyai pengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun.

Meski demikian, lanjut Yasona, Presiden saat ini masih menunggu surat resmi permohonan pembebastugasan Patrialis dari jajaran MK.

“Biar MK yang kasih surat resminya dulu. Nanti prosesnya di Presiden,” ujar Yasona.

loading...