Kaitkan Analisa Panglima TNI dengan Revisi PP Telekomunikasi, Kritik Arief Puyono Dinilai Salah Sasaran

0

TERASBINTANG.com – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, mengkritik rencana pemerintah merevisi PP 52 dan 53 terkait penurunan tarif interkoneksi dan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio. Ia mengaitkan rencana tersebut dengan analisa Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo tentang ancaman serangan negara lain terhadap perekonomian Indonesia.

Intinya, menurut Arief, serangan asing terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya, melalui revisi tersebut.

“Pernyataan Panglima benar, bahkan bukan hanya iri tapi juga ingin merampok Indonesia. Apalagi saat keadaan pertumbuhan ekonomi dunia memburuk, Presiden Joko Widodo berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi domestiknya tetap stabil,” kata  di Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi politik pada Indonesia Democracy Network (IDN) Amir Wata menilai, mengaitkan analisa Panglima dengan revisi telekomunikasi tidaklah pas. Keduanya berada dalam spektrum yang berbeda. Walaupun bisa saja dikaitkan, katanya.

Kenapa berbeda? Salah satunya, kata Amir, karena fokus analisa Panglima berputar dalam konteks ancaman negara lain terhadap sektor keamanan dalam negeri untuk menguasai suber daya alam.

Dalam konteks ini, panglima mencoba memberikan perspektif terhadap aksi Bela Islam 4 11 kemaren, yang, menurut jenderal Gatot, bisa jadi ada hubungannya dengan nafsu negara asing menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia.

“Negara lain akan menggoncang kerusuhan supaya Indonesia terpuruk secara ekonomi. Teroris dimainkan, gerakan makar, ormas anarkis bisa jadi sengaja digerakkan untuk menciptakan instabilitas keamanan,” katanya.

Menurut Amir, “kalau dikaitkan dengan penguasaan asing terhadap sektor telekomunikasi, ya bisa jadi, tapi kan soal ini memang bukan hal baru dan bahkan incaran tersebut juga terjadi di sektor-sektor lainnya.”

KOMENTAR