Kawal Independensi Hukum, IPW Tabuh Genderang Perang Lawan Deponering Kasus AS-BW

0
TERASBINTANG.com – Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane geram dengan keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang medeponering kasus dua bekas pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Abraham Samad dan bambang Widjojanto.
Ia pun menabuh genderang perang melawan pengesampingan kasus tersebut.  Menurut Neta S Pane, penegakan hukum itu mestinya independen dari segala bentuk intervensi.Neta lebih lanjut mengatakan, perlawanan tersebut penting dilakukan untuk menjaga marwah dan profesionalitas penyidik Polri dalam menuntaskan kasus tersebut. Jika tidak, maka ke depan, Jaksa Agung akan semakin semena-mena melecehkan kinerja Polri.

“Intervensi yang dilakukan Jaksa Agung itu membuat matinya kepastian hukum, dan sekaligus membunuh profesionalisme Polri dalam melakukan penegakan hukum, terutama terhadap anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran hukum,” tegas Neta.

Semua pihak tahu persis dan paham bahwa deponering ini karena intervensi kekuasaan dan tidak memenuhi syarat syarat deponering. Sebab itu aksi intervensi Jaksa Agung ini tidak boleh didiamkan.

“Polri sebagai penyidik dan aparat penegak hukum harus konsisten dalam melakukan penegakan hukum. Sehingga sebagai penegak hukum Polri harus berupaya dan memiliki daya yang kuat untuk menguji kewenangan deponering oleh Jaksa Agung. Jika Kasus deponering ini dibiarkan, sama artinya DPR, Polri,dan para pakar hukum di negeri ini tidak eager lagi dalam melakukan pengawasan untuk tegaknya hukum dalam Negara Hukum NKRI,” tegasnya.

Jika Polri tidak mau mengajukan praperadilan, PTUN atau Uji MK terhadap deponering kasus BW dan AS, publik tidak akan bisa melihat profesionalisme penegakan hukum di pemerintahan sekarang ini. Pertanyaannya kemudian, dimana kebangkitan Tegaknya Supremasi Hukum yang dicita-citakan reformasi jika jaksa agung bisa semena-mena menggunakan hak prerogatifnya terhadap kasus yang sudah P.21?

Di tempat terpisah, Anggota Komisi III Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa Komisi III, Polri dan MA telah memberi saran kepada Kejaksaan Agung, bahwa karena kasus tersebut tidak terkait dengan kepentingan umum, maka ketiga lembaga tersebut menolak pemberian deponering.

Tapi menurut UU kewenangan Deponering adalah kewenangan mutlak dari Jaksa Agung. (fk)

KOMENTAR

loading...