Kebijakan Ekonomi Jokowi Sudah Mengarah pada Konsep Berkeadilan dan Pemerataan

0
loading...

TERASBINTANG.com – Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai kebijakan ekonomi sepanjang pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengarah pada konsep berkeadilan dan pemerataan.

Hal itu disampaikan saat berbicara dalam kesempatan Temu Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara IX di Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Jumat (3/3/2017).

“Hal itu bisa dilihat dari program dan pencapaian sepanjang kepemimpinannya,” ujar Arif.

Arif mengatakn, orientasi konsep berkeadilan dan pemerataan itu lebih ditekankan pada kualitas pertumbuhan yaitu memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat, bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi.

Beberapa indikator yang bisa dilihat, kata Arif, seperti tingkat kemiskinan yang terus menurun. Bahkan selama September 2015-September 2016, secara agregat, penurunan tingkat kemiskinan secara merata terjadi di seluruh pulau di Indonesia.

Pemerintah akan terus mengoptimalkan lagi upaya penurunan tingkat kemiskinan yang pada September 2016 masih 10,7 persen, dari 11,13 persen pada September 2015. Tingkat ketimpangan juga mulai menyempit.

Pada September 2016, indeks Gini yang menunjukkan indikator ketimpangan telah turun menjadi 0,394, dari 0,402 pada September 2015. “Ini menunjukkan kebijakan pemerataan yang didorong oleh Presiden Jokowi menunjukkan hasil,” kata Arif.

Bahkan pada tahun 2016, pemerintah mampu mengurangi jumlah dan tingkat pengangguran yang sangat drastis. Pada Februari 2016, tingkat pengangguran hanya 5,5 persen. Hal ini terendah sejak 1999 atau dalam kurun waktu 17 tahun terakhir.

Arif menegaskan, capaian tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan perekonomian Presiden Jokowi adalah ekonomi yang berkeadilan dan merata.

“Pembangunan yang masih terkonsentrasi di Jawa, dijawab oleh Presiden dengan kebijakan tol laut,” ucap Arif.

Melalui kebijakan tol laut, biaya logistik menjadi lebih murah. Sebab mampu memperlancar arus barang dan orang ke luar Jawa.

“(Karena itu) Jangan hanya Presiden yang move on. Para menteri move on, pusat move on, daerah juga harus move one,” kata politisi PDIP ini.

loading...