Kebiri Demokrasi Kampus, Menag Diminta Cabut PMA Baru Tentang Pemilihan Rektor

0
loading...

TERASBINTANG.com – Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenag terus menuai protes.

Setelah sebelumnya Konperensi Guru Besar PTKIN menolak keras PMA tersebut, baru-baru ini DPR juga menyuarakan hal serupa. Atas penolakan itu, Menteri Agama (Menag) berjanji akan meninjau ulang.

Pengamat politik dari The Political Literacy Institute, Adi Prayitno mengatakan, tidak ada alasan Menteri Agama untuk tidak mencabut PMA  Nomor 68/2015 itu. Sebab, selain kontraproduktif, PMA itu juga aneh.

“Menteri agama beralasan mengurangi ekses negatif domokrasi liberal atau politisasi di kampus. Tapi di saat bersamaan, sebetulnya menteri agama sendiri yang sedang berpolitik,” kata Adi kepada Terasbintang, Selasa (19/1/2016).

Seperti diketahui, dalam PMA Nomor 68/2015 terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme pemilihan rektor dan ketua PTKI. Jika sebelumnya pemilihan rektor dilakukan di tingkat senat yang kemudian diusulkan ke menag, aturan yang baru senat akademik perguruan tinggi tidak lagi mempunyai kewenangan memilih dan menyeleksi.

Tugas senat hanya melakukan penjaringan secara administratif untuk diusulkan ke tim seleksi yang dibentuk menag. Kemudian, menag yang akan memilih siapa rektor yang dinilai mempunyai kompetensi memimpin PTKI.

Menurut Adi, peraturan baru itu akan merusak dinimaka kampus yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Kalau dipaksakan, PMA itu juga akan merusak otonomi dan mencabut hak politik sivitas kampus.

“Hasil rapat komisi 8 dengan Kemenag soal PMA itu kemarin sepakat untuk meninjau ulang. Seharusnya bukan hanya tinjau ulang, tapi dicabut. Sebab, PMA itu jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan otonomi kampus. Apalagi UU Pendidikan Tinggi juga sudah jamin bahwa  penyelenggaraan Pendidikan Tinggi harus dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM,” jelas Adi yang juga dosen UIN Jakarta itu. (SUM)

loading...