Kemenhub Diminta Antisipasi Munculnya Konflik Ojek Online di Daerah

0
loading...

TERASBINTANG.com – Anggota Komisi V DPR M Nizar Zahro meminta Kementerian Perhubungan melakukan antisipasi akan munculnya konflik antara ojek online dengan angkutan konvensional yang mulai menjalar ke berbagai daerah. Diketahui, konflik terbaru terjadi antara ojek online dengan sopir angkutan umum di Kota Tangerang, Banten, pada Rabu (8/3) lalu. Sebab itu, perlu segera diantisipasi agar tidak terus menjalar ke daerah lain.

“Sekarang tidak hanya terjadi di Jakarta, malah sudah mulai melebar ke luar Jakarta,” ujar Nizar, Sabtu (11/3).

Politikus Gerindra ini meminta Kementerian Perhubungan melakukan penertiban. Di satu sisi, ojek online mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Di sisi lain secara ekonomi juga bisa mematikan pemasukan dari para sopir angkutan umum.

Dari sisi hukum, lanjutnya, ojek online sudah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Namun secara sosiologis, potensi konflik antara angkutan berbasis online dan konvensional masih ada. Dia berharap jangan sampai masalah ini terus melebar ke luar Jakarta.

Dia juga menyarankan agar perusahaan transportasi berbasis aplikasi dengan paguyuban angkutan umum, duduk bersama dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah, tidak secara anarkis seperti yang terjadi saat ini.

“Di sinilah peran Kemenhub, Kepala Daerah dan Dinas Perhubungan untuk memediasi mereka,” tambahnya.

loading...