Kesaksian Ma’ruf Amin Janggal, MUI Terima Pesanan?

0
loading...

Ternyata, prediksi saya agak-agaknya meleset. Saya terlalu meremehkan Ma’ruf Amin dan MUInya. Tapi, nggak apa-apa lah. Ini menunjukkan bahwa Ma’ruf Amin dan MUInya siap untuk digoreng dan ditumis sampai matang.

Ma’ruf Amin ternyata bermanuver. Serangannya kepada Ahok lumayan cadas bagi mereka yang awam. MUI yang diwakili Ma’ruf Amin membuat kubu sebelah kegirangan, mungkin setelah ini akan ada syukuran di Cikeas. Tak salah, jika Ma’ruf Amin dipercayai sebagai Watimpres era sang mantan.

Ma’ruf Amin menyatakan bahwa ucapan Ahok benar-benar menista Quran dan ulama. Ini didapat dari investigasi di lapangan, katanya. Malahan, untuk kasus Ahok ini, MUI menerjunkan 4 komisinya sekaligus. Sehingga, MUI mengeluarkan “Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI” yang diklaim oleh Ma’ruf Amin bahwa kedudukannya lebih tinggi dari fatwa.

Jadi, produk yang dikeluarkan MUI untuk Ahok ini spesial, karena pembahasannya melibatkan semua komisi dan pengurus harian. Komisi-komisi tersebut adalah komisi fatwa, komisi undang-undang, komisi kajian, dan komisi informasi masyarakat.

Tentu. Orang awam dan kaum berdaster garis cinkrang akan langsung berteriak “Allahu Akbar” berulang-ulang. Mereka merasa kesaksian Ma’ruf Amin ini benar-benar memberatkan Ahok. Dan mengantarkan Ahok selangkah lebih dekat ke penjara.

Apa memang demikian? Saya rasa tidak! Malah, apa yang Ma’ruf Amin sampaikan memuat beberapa kejanggalan.

Pertama. Kita lihat dulu klaim Ma’ruf Amin yang menyatakan bahwa sikap keagamaannya itu, kedudukannya di atas fatwa. Saya tidak ingin “menolak lupa”. Sebab, masalah ini pernah dibahas dalam rapat Syuriah PBNU di Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 2016. Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Rais Aam NU, KH. Ma’ruf Amin yang juga Ketua MUI Pusat.

Dalam pembukaannya, Ma’ruf Amin memberikan klarifikasi atas pernyataan sikap keagamaan MUI yang banyak disalah-pahami orang. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pernyataan sikap keagamaan MUI tersebut bukan masuk kategori fatwa.

Sebelumnya, banyak orang, termasuk beberapa anggota MUI Pusat yang menyatakan bahwa sikap keagamaan itu adalah fatwa. Klarifikasi Ma’ruf Amin ini membuktikan bahwa kedudukan dari sikap keagamaan MUI tersebut atas kasus Ahok berada di bawah fatwa.

Nah. Kita tentu bingung. Bagaimana Ma’ruf Amin bisa menaikkan kedudukan sikap keagamaannya itu dari “di bawah” fatwa, menjadi “di atas” fatwa? Ini kan menunjukkan inkonsistensi Ma’ruf Amin dalam mengeluarkan statemennya ke publik. Apalagi, statemen ini dikeluarkan dalam sebuah sidang yang dapat menentukan kehidupan seseorang.

Kedua. Katanya, MUI mengeluarkan sikap keagamaannya setelah tim melakukan survei lapaangan. Lalu, dari survei tersebut, didiskusikan dalam 4 komite yang ada di MUI.

Kita tahu bersama. Kasus Ahok ini ramai dibicarakan setelah Buni Yani mengunggah potongan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Ia mengunggahnya tanggal 6 Oktober 2016. Sedangkan, sikap keagamaan MUI dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2016. Hanya selisih 5 hari dari dimulainya hingar bingar ucapan Ahok yang dinilai menistakan, hingga dikeluarkannya lah sikap keagamaan MUI.

Ini tidak masuk akal! Kita perlu bertanya, bagaimana bentuk survei lapangannya? Apakah tim MUI datang ke Kepulauan Seribu? Lalu, bertanya satu-satu kesana? Atau, MUI mengklarifikasi satu persatu laporan yang masuk dari pihak-pihak yang menganggap Ahok telah menista? Atau, MUI hanya mengkaji lewat video yang telah dipotong itu saja?

Kalau memang benar, sesuai pernyataan Ma’ruf Amin, bahwa MUI telah melakukan investigasi lapangan, tentu ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dan, survei harus dilakukan di tempat kejadian perkara, agar kredibelitas sikap keagamaannya tersebut, yang katanya di atas fatwa, dapat teruji. Jadi, apakah semua itu dapat dikerjakan dalam rentang waktu 5 hari? Ini sangat tidak masuk akal.

Ketiga. Saya mau mengorek kembali “Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI”, karena ini yang dijadikan alat oleh MUI untuk menyerang Ahok di sidang hari ini. Ini penting, sebab, apakah isi dari sikap keagamaan tersebut kuat secara hukum (Islam)? Bisa jadi kan isinya ternyata lemah dalam perspektif hukum Islam. Tapi, karena MUI yang keluarkan, akhirnya main mutlak-mutlakan deh.

Al-Quran surat al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.Setiap orang Islam wajib menyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpinMenyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam

Pertama. Pada tahun 2012 silam. MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa boleh memilih pimpinan di kalangan non-muslim, jika sudah teruji. Kata Ketua MUI saat itu, “Jika memang sudah teruji adil, maka boleh memilih peminpin yang non-muslim.”

Saya heran, mengapa Fatwa MUI bisa berubah fatwanya dari tahun ke tahun? Sikap mendua seperti ini malah mengonfirmasi bahwa lembaga pembuat fatwa ini menerima pesanan fatwa dari pihak luar. Kalau MUI tidak terima jika lembaganya dikatakan menerima pesanan, seharusnya MUI konsisten dengan fatwanya.

Kedua. Banyak kok kiayi-kiayi NU yang tidak sependapat dengan sikap keagamaan MUI di atas. Mereka punya dasar yang jelas dan kokoh. Dari kajian tafsir pun, pendapat MUI ini jelas-jelasblunder untuk sebuah lembaga dimana para ulama berkumpul. Sebab, di berbagai kitab-kitab tafsir klasik, tidak ada yang menyebutkan bahwa Quran melarang memilih pemimpin (pemerintahan) dari kalangan non-muslim

Surah al-Maidah ayat 51 mempunyai konteks yang berbeda. Untuk memahaminya tidak sekedar membaca terjemahan Quran. Itulah mengapa Gus Mus tidak mau Quran diterjamahkan, karena banyak orang yang nggak ngerti tafsir tapi dengan sombongnya mengatakan bahwa ayat anu begini tafsirnya. Malah, ia berhak mengkafirkan siapa saja yang berbeda pendapat dengannya.

Itulah mengapa, waktu polisi akan datangkan seorang Ulama sekaligus Mufti dari Mesir, pihak MUI kelimpungan dan mencari-cari alasan yang tidak masuk akal. Mereka tahu bahwa ada tafsir untuk al-Maidah ayat 51. Tapi, jika ini dibongkar oleh seorang ulama dari Mesir, mau ditaruh dimana muka mereka?

Singkatnya. Pernyataan Ma’ruf Amin dalam sidang Ahok hari ini banyak ditemukan kejanggalan. Ini semakin menguatkan dugaan tim hukum Ahok bahwa MUI mengeluarkan sikap keagamaannya karena ada pesanan dari salah satu paslon tertentu.

Penulis adalah Muhammad Nurdin
Tulisan ini diambil dari seword, dengan sedikit perubahan pada judul

loading...