Ketika Ahli Waris Alm. Brata Ruswandi Mencari Keadilan

0

TERASBINTANG.com– Sengketa tanah seluas 10 hektar antara Ahli Waris alm. Brata Ruswanda dan Pemda Kota Waringin Barat, tak kunjung menemukan solusi. Padahal permasalahan ini sudah bergulir sejak belasan tahun silam.

Tanah yang dipersengketakan berlokasi di Jalan Padat Karya RT 24 RW 04 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah.

H. Ervan Rasyid, S. PKP, yang merupakan ahli waris alm. Brata Ruswanda mengatakan, tanah itu semula dipinjamkan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Waringin barat namun malah mau dikuasi Pemda Kobar.

“Pada Tahun 2004, Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Pemda Kobar (Ir. Chairul Anwar) melakukan rekayasa foto copy Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 26/April 1974 nomor 07./D.1-5/IV/1974 yang sudah kadaluarsa dan hanya berupa foto copy (tidak ada aslinya),” kata Ervan.

Demi mencari keadilan, keluarga almarhum Brata Ruswanda sudah menempuh jalur hukum dari tingkat pengadilan pertama sampai pengadilan tinggi. Namun sayangnya masalah tak kunjung selesai. Pada 20 November 2007, diputuskan gugatan perdata oleh PN Pangkalan Bun, dengan putusan N.O. Dan pada memori Banding 14 Desember 2007, diputus oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya degan Putusan N.O.

Pada 5 Juni 2013 keluarga Ahli Waris Alm. Brata Ruswanda kembali mengajukan gugatan, dengan putusan Perdata No. 1/Pdt.g/2013/PN Pangkalan Bun Tanggal Maret 2014 dengan hasil putusan N.O.

Ervan menegaskan ahli waris tidak akan mundur sedikit pun untuk mencari keadilan atas tanah milik alm Brata Ruswanda. “Kami lanjut sampai ke Mahkamah Agung RI hingga ke Komnas HAM RI untuk mencari keadilan. Apalagi ada dugaan Pemalsuam SK Gubernur dimana hanya SK foto copyan saja dan ada 2 versi yaitu versi yang menggunakan Materai dan tanpa Materi,” katanya.

“Sedangkan sebelumnya belum pernah ada SK tersebut tahu-tahu muncul focoty SK Gubermur, sehingga kami juga melaporkan dugaan pemalsuan surat nomor :160/Pro-1/th.1974 tertanggal 1 April 1974 dengan Perihal Mohon Memberikan Hak Pakai atas Tanah berdasarkan UUPA (U.U . No. 5 th. 1960) dan penggunaan surat palsu ini dalam persidangan PN Pangkalan Bun pada 13 November 2017”, imbuh Ervan Rasyid.

Keluarga almarhum Brata Ruswanda juga melaporkan adanya dugaan pemalsuan dokumen ke Polda setempat.”Kami sedang melaporkan SK Palsu Gubernur ke Polda Kalteng agar diselidiki kebenarannya’, paparnya.

loading...