Ketua MUI Akui Fatwa Soal Pidato Ahok ‘Pesanan’ Ormas

0
loading...

TERASBINTANG.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebagai saksi kasus penistan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sidang ke delapan di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto menanyakan kepada Ma’ruf Amin dari mana ia mengetahui perkembangan kasus dugaan penodaan agama.

“Dari pemberitaan media cetak dan televisi,” kata Ma’ruf.

Ironisnya, Ma’ruf juga mengaku bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI didasarkan atas permintaan beberapa pihak baik lisan dan tulisan, serta desakan dari berbagai ormas untuk mengeluarkan fatwa terkait pidato mantan Bupati Belitung Timur itu.

Atas desakan itulah, MUI kemudian membentuk tim yang terdiri dari empat komisi, yaitu komisi fatwa, komisi pengkajian, komisi hukum dan perundang-undangan, serta komisi informasi dan komunikasi untuk melakukan pembahasan dan penelitian terkait pidato Ahok yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51 itu.

“Hasilnya dilaporkan kepada pengurus harian. Laporannya intinya bagaimana hasil bahasan dengan melakukan penelitian investigasi pembahasan dan menyimpulkan bahwa pernyataan Pak Basuki mengandung penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf sendiri juga mengaku tidak pernah menonton video pidato Ahok itu. Dia mengaku hanya membaca tulisannya saja, namun tidak tahu apakah tulisan yang dimaksud adalah transkrip pelintiran dari Buni Yani atau ada transkrip lain.

Atas pengakuan Ma’ruf Amin itu, semakin menegaskan MUI tidak hati-hati dalam menyatakan sikap terkait pidato Ahok. Apalagi, fatwa yang dikeluarkan itu merupakan pesanan dari sekelompok ormas tertentu. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara yang majemuk ini.

loading...