Kicauan Babu Berujung ke MKD, Nasib Fahri Hamzah di Ujung Tanduk

0
loading...

TERASBINTANG.com – Koalisi Masyrakat Sipil untuk Perlindungan Buruh Migran yang terdiri dari Migrant Care dan Indonesai Corruption Watch (ICW) resmi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait kicauannya di akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah yang menyebut TKI sebagai babu dan mengemis di negeri orang.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menilai ada beberapa prinsip yang dilanggar secara etis oleh Fahri.

Pertama, istilah “babu” dianggap sudah tidak relevan dengan konsepsi perburuhan karena lekat dengan konsepsi perbudakan. Istilah itu juga sudah lama dihapus dalam kamus perburuhan. Istilah “pekerja rumah tangga” dianggap lebih tepat karena sudah diakui resmi oleh organisasi perburuhan internasional.

“Jadi itu bagi kami menyakiti buruh migran yang selama ini mereka bekerja secara martabat. Disebut pembantu saja tidak boleh, apalagi babu,” kata Anis di Senayan, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Istilah “mengemis” juga dianggap tidak pantas disampaikan untuk para buruh migran. Menurutnya, mereka bekerja banting tulang bukan mengemis atau meminta-minta.

Ia juga menyinggung daerah pemilihan Fahri, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah tersebut mayoritas warganya adalah buruh migran di berbagai negara tujuan. “Artinya dengan menyebut mereka seperti itu sama saja menyebut pemilihnya sebagai pengemis juga,” kata dia.

Ada tiga tuntutan yang diminta koalisi tersebut kepada MKD. Pertama, menegur Fahri agar ke depannya lebih mempertimbangkan etika, baik dalam berucap maupun menyampaikan pernyataan di sosial media. Kedua, meminta MKD mempertimbangkan agar posisi Fahri sebagai Ketua Tim Pengawas TKI diganti. Ketiga, mempertimbangkan posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR RI.

“Karena DPR pihak yang justru gagal memproteksi buruh migran. Di mana revisi UU TKI yang harusnya tujuh tahun lalu masuk prioritas prolegnas mangkrak di sini karena kinerja mereka,” kata Anis.

loading...