Komisi I DPR Kritik Kebijakan Bebas Visa, Ini Kata IDN

0
loading...

TERASBINTANG.com – Meski dinilai mampu menjaring 20 juta turis mancanegara untuk bertandang ke Indonesia, namun kebijakan bebas visa justru dinilai punya dampak negatif bagi keamanan negara. Hal ini disampiakan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin.

“Tujuan awalnya bagus, karena bisa menjaring 20 juta turis asing ke Indonesia. Tapi kenyataannya, berdasarkan hasil kunker Komisi I DPR RI ke daerah-daerah, kehadiran turis ini kemudian hanya menjadi alasan untuk menjadi tenaga kerja illegal terutama dari Tiongkok, dan ini membuat gelisah Pemda, Polri, dan TNI,” ungkap pria yang karib disapa Kang Hasan ini di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Ia pun berharap pemerintah dapat mengevaluasi pemberian bebas visa terhadap negara-negara tertentu.

Menanggapi hal tersebut, pengamat Indonesia Democracy Network (IDN) Agung Sholihin menilai, pelanggaran dalam setiap kebijakan adalah keniscayaan. Tidak hanya dalam konteks pemberian bebas visa kepada 174 negara, tetapi juga dalam kebijakan apapun, akan selalu diikuti oleh ekses negatif.

“Pada dasarnya, kebijakan ini bagus ya. Intinya untuk menggenjot sektor periwisata Indonesia dari manca negara. Cuman yang namanya kebijakan, memang selalu punya dampak negatif. Dalam kebijakan apapun pasti selalu diiringi dampak negatif, di samping tentu saja yg positif,” kata Agung melalui pesan elektronik kepada terasbintang.com.

Yang paling penting menurut Agung adalah bagaimana negara menekan pelanggaran-pelanggaran tersebut, baik berupa pencegahan maupun penyediaan sanksi yag tegas terhadap penyalahguna bebas visa itu.

“Ini yang paling penting menurut saya. kalau soal pelanggaran, itu pasti ada ya. Yang paling penting bagaimana pemerintah, dalam hal ini Direktorat Imigrasi, meminimalisir pelanggaran-pelanggaran ini. Ini yang harus ditekan,” katanya.

Agung melihat, sejauh ini pihak Imigrasi sudah melakukan upaya maksimal ke arah itu. Banyak sekali TKA ilegal yang ditangkap, dideportasi, bahkan yang dipenjara juga cukup banyak ya. Datanya cek sendiri lah. Artinya, pemerintah tidak diam melihat pelanggaran-pelanggaran ini.

“Jangan sampai hanya gara-gara palanggaran, tiba-tiba ada yang mendesak supaya kebijakan bebas visa ditutup, negara dengan pelanggar terbanyak ditarik bebas visanya, misalnya, atau mendesak Dirjen Imirgasi dicopot, nah ini menurut saya kurang baik. Justru yang harus kita dorong adalah mekanisme pengawasannya spy diperketat sehingga bisa meminimalisir pelanggaran,” kata Agung.

Kalau pun kita mencabut kebijakan bebas visa ini, pelanggaran tidak akan berhenti begitu saja. “Jadi kalau menurut saya, sistem pengawasan arus keluar masuk warga asing inilah yang harus ditingkatkan. Sejauh ini sudah cukup bagus. Lebih ditingkatkan lagi.”

“Jangan sampai kita kayak anak kecil. Dikit-dikit stop, hentikan, copot. Ini adalah kritik yang tidak produktif,” pungkasnya.

loading...