Komnas HAM Kuat, Negara Maju

0
loading...

Oleh DR. Maneger Nasution
(Komisioner Komnas HAM RI)

TERASBINTANG.com — Ada banyak kelemahan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kelemahan itu mengakibatkan kewenangan Komnas HAM menjadi terbatas. Akibatnya Komnas HAM seolah tak “bertaring” dalam menegakkan HAM. UU HAM sudah jelas memiliki berbagai kelemahan sehingga Komnas HAM sering disebut macan ompong. Karena kendala UU itulah Komnas HAM tidak bisa bergerak lebih pro aktif lagi.

Sejumlah persoalan yang terdapat dalam UU HAM itu antara lain tentang posisi hukum, pemanggilan paksa serta imunitas anggota dan staf Komnas HAM. Berdasar Pasal 1 ayat (7) UU HAM, Komnas HAM disebut sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain. Tapi keberadaan Komnas HAM tidak didasarkan pada UUD 1945. Akibatnya bila terjadi sengketa kewenangan dengan lembaga lainnya seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR maka tidak dapat diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi.

Posisi hukum itu juga terkait dengan pemanggilan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM atau pihak lain yang dimintai keterangannya oleh Komnas HAM. Oleh karena UU HAM tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang pemanggilan itu sehingga tidak memiliki kekuatan memaksa untuk menghadirkan yang bersangkutan.

Lebih lanjut, berdasarkan UU HAM, Komnas HAM dapat menerbitkan rekomendasi setelah ada proses mediasi. Di luar proses mediasi UU HAM tidak mengatur apakah Komnas HAM boleh mengeluarkan rekomendasi atau tidak. Namun dalam praktiknya rekomendasi juga diterbitkan setelah Komnas HAM melakukan tugas pemantauan. Hal itu dapat menimbulkan persoalan karena pihak yang bersangkutan menolak rekomendasi itu dengan alasan tidak diatur secara tegas dalam UU HAM.

Selain itu perlu juga ditekankan bahwa Komnas HAM tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas hasil temuan pelanggaran HAM di lapangan. Kewenangan Komnas HAM sekedar melakukan penelitian, pemantauan dan investigasi serta menerbitkan rekomendasi. UU HAM tidak memberi konsekuensi apapun jika pihak yang diberi rekomendasi tidak mau melaksanakan rekomendasi tersebut. Kondisi itulah yang membuat Komnas HAM tidak mampu menuntaskan persoalan HAM yang diadukan masyarakat.
Hemat saya, UU HAM tidak dapat berbicara banyak untuk memberi kewenangan kepada Komnas HAM agar lebih komprehensif dalam rangka menegakkan HAM.

Komnas HAM seharusnya juga diberi kewenangan lebih untuk bertindak menuntaskan pelanggaran HAM. Mengingat aktor pelanggar HAM mayoritas dilakukan oleh aparatur negara, maka satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran HAM di instansi pemerintahan adalah Komnas HAM.

Kelemahan lain terkait imunitas bagi anggota dan pekerja Komnas HAM. Di tengah tuntutan pekerjaan yang berat, pekerja Komnas HAM tidak didukung oleh perlindungan yang mumpuni sehingga kerap mendapat ancaman. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Komnas HAM seringkali mengeluarkan pendapat, keterangan, tanggapan dan lain sebagainya. Kondisi itu dapat dianggap oleh pihak tertentu sebagai pencemaran nama baik. Beberapa persoalan imunitas itu dapat memengaruhi independensi Komnas HAM.

Oleh karena itu, RUU Komnas HAM yang telah dirancang dan diusulkan sejak 2007 itu segera disahkan DPR. Pasalnya dalam RUU Komnas HAM telah disusun ketentuan-ketentuan yang dapat memperkuat kelembagaan Komnas HAM.

Parameter penyelenggaraan demokrasi yang baik di sebuah negara dapat dilihat dari penegakan HAM. Itu sebabnya peran Komnas HAM sangat penting dan perlu diperkuat dengan cara diberi kewenangan lebih.

Walau pengaturannya tidak tercantum dalam konstitusi, penguatan kedudukan dan kewenangan Komnas HAM dapat dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan itu pada intinya menyebut badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU. Artinya, Komnas HAM memiliki constitutional importance yang setara dengan lembaga yang disebut dalam konstitusi seperti Polri. Oleh karenanya posisi Komnas HAM dalam konstitusi tergolong utama. Kalau dijumlahkan pasal-pasal di UUD 1945, pasal yang paling banyak mengenai HAM. Jadi kita harus mengatakan bahwa materi perlindungan HAM menjadi ‘core business’ dari konstitusi kita yang baru. Di samping itu, banyak instrumen HAM internasional yang diadopsi ke dalam UUD 1945 sejak amandemen kedua pada 2000.

Atas dasar itu, Komnas HAM harus menjadi lembaga negara tertinggi dalam perlindungan dan penegakan HAM. Sehingga fungsi Komnas HAM dengan lembaga pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan HAM seperti Kemenkumham dan Kemenlu dapat dibedakan secara jelas. Selain itu agar instansi atau tugas kenegaraan yang berkaitan dengan HAM dapat diintegrasikan ke dalam Komnas HAM.

Dalam penguatan kewenangan, Komnas HAM agar diberi dua kewenangan baru. Pertama, Komnas HAM perlu diberi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu Komnas HAM diharapkan dapat menguji peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar HAM.

Kedua, agar Komnas HAM perlu dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan di setiap kasus pelanggaran HAM. Sekaligus membebastugaskan kepolisian dari tugas penyidikan kasus dugaan pelanggaran HAM karena aparat keamanan khususnya kepolisian rawan sebagai pelaku pelanggar HAM. Semoga DPR bersepakat.

loading...