Konflik Sosial Terjadi Akibat Menguatnya Radikalisme Agama

0
loading...

TERASBINTANG.com – Konflik sosial yang terjadi di daerah menunjukkan masih tingginya kerentanan toleransi masyarakat dalam menghadapi perbedaan. Konflik tersebut semakin diperarah dengan euforia kebebasan pasca reformasi yang cenderung tanpa batas.

Hal itu disampaikan oleh Deputi II Bidang Dalam Negeri Badan Intelijen Negara (BIN) Mayor Jenderal Thamrin Marzuki saat berbicara dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).

“Keberagaman harusnya bisa dikelola oleh pemerintah daerah untuk menguatkan persatuan,” ujar Thamrin.

Menurut Thamrin, faktor utama penyebab menguatnya konflik sosial adalah menguatnya kelompok radikal berbasis agama. Kelompok radikal itu memiliki tujuan mengganti ideologi negara dengan Khilafah Islamiyah.

Bentuk intoleransi yang kerap terjadi, kata Thamrin, adalah pelarangan pendirian rumah ibadah agama tertentu. Dia mencontohkan, kasus GKI Yasmin di Bogor dan peristiwa perusakan rumah ibadah di Aceh Singkil.

“Soal rumah ibadah, kalau berpatokan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait pendirian rumah ibadah, pasti sudah selesai. Aceh Singkil juga didorong penyelesaiannya, tapi masih nyangkut di Bupati. Tidak ada alasan untuk melarang mendirikan rumah ibadah,” kata dia.

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, menurut Thamrin, menjadi penghambat dalam menangani konflik sosial.

Selain itu, ada beberapa hambatan lain yang muncul berdasarkan kajian BIN, yakni kondisi sosial budaya yang kental dengan primordialisme, jumlah aparat yang terbatas, kondisi geografis di tempat konflik sulit dijangkau, dan kurang cepatnya pemerintah merespons permasalahan yang memicu terjadinya konflik.

Ia menilai, pemda juga kurang berpedoman pada Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial saat menangani konflik yang terjadi.

“Dalam penyelesaian konflik, pemda kurang berpedoman pada UU penanganan konflik,” kata Thamrin.

Untuk merespons maraknya konflik sosial berbau SARA, BIN telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Harmoni.

Satgas tersebut bertugas untuk meredam konflik sebelum skalanya semakin membesar.

“Tim ini yang akan turun ke daerah. Semoga bisa membantu tim terpadu Kemendagri untuk mencegah konflik sosial di daerah,” kata Thamrin.

loading...