Kritik Atas Kajian Hukum Komisi Fatwa MUI Soal Kasus Ahok

0

TERASBINTANG.com – Makalah anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Abdul Chair Ramadhan, untuk bahan diskusi publik bertajuk “Bedah Kasus Penodaan Agama, Layakkah Ahok Dipenjara?” perlu dikaji lebih dalam. Kesimpulan dari makalah menyebut bahwa pernyataan Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama memenuhi unsur pidana dan pantas dipenjara.

Ada dua alur pidana yang dia timpakan terhadap Ahok. 1. Penodaan terhadap Al Qur’an. Dan 2, penghinaan terhadap para ulama. Sehingga, kalau dinisbahkan pada nalar hukum pasal 156a UU KUHP, Ahok bisa dijerat dengan dua pidana, atau salah satunya, yakni 1) Ungkapan Perasaan Penudaan, da 2) Ungkapan Perasaan Permusuhan.

Pengamat politik Madjid Politika, Firmansyah, menilai, ada lompatan logika dalam kajian hukum atas kasus Ahok oleh Dr. Abdul Chair Ramadhan di atas. Dalam makalah tersebut, kata Firman, Chair mengabaikan banyak fakta.

Pertama, secara redaksional kebahasaan, ucapan Ahok belum tentu merujuk pada sebuah penghinaan. Ini lagi-lagi perlu pembuktian lebih lanjut. Terutama soal apakah kata “dibohongi” itu merujuk kepada AlQur’an atau tidak.

Pasalnya, hingga hari ini, penggunaan kata “pakai” dalam konteks pernyataan Ahok “Dibohongi pakai Al Maidah 51” masih menuai kontroversi. “Dan ini adalah fakta hukum yang tidak bisa dihindari,” kata Firman saat dihubungi.

Untuk hal tersebut, Bareskrim perlu memanggil saksi Ahli bidang bahasa untuk diminta keterangan, apakah pernyataan Ahok tersebut memang benar menghina Qur’an atau tidak bila dikaji dari aspek kebahasaan.

Kedua, fakta bahwa persepsi ulama dalam memaknai auliya’ masih sangat multitafsir. Tidak satu kata. Ada yang memaknai “pemimpin”, tapi ada pula yang memaknai “teman”, misalnya. Dan perbedaan tafsir ini sudah terjadi sangat lama. Nah, perbedaan tafsir semacam ini tidak boleh diabaikan. menurut Firman, jangan-jangan memang banyak yang berbohong dengan menyembunyikan perbedaan tafsir yang ada, lalu Al Maidah 51 diartikan sebagai “pemimpin”, karena lagi musim Pilkada, misalnya.

“Ini kan tidak menutup kemungkinan juga, orang berbohong, dan menyembunyikan perbedaan2 tafsir,” katanya.

Dalam makalah yang ditulis orang MUI di atas, kata Firman, jelaslah logikanya melompat-lompat. Makanya, untuk menutupi lompatan logikanya itu, dia bikin dua skenario, yakni penghinaan terhadap Quran dan penghinaan terhadap ulama. Tujuannya, agar kalau Ahok tidak bisa dikenai pasal penghinaan terhadap Al Qur’an, masih ada cadangan delik hukum lainnya, yakni “penghinaan terhadap ulama”. beginilah jadinya, jika kata “pakai” dihilangkan.

“Kalau aparat mengabaikan dua pertimbangan ini, dia meyakin tidak akan punya keputusan akhir yang adil,” katanya.

Ia pun meminta MUI segera mencabut fatwa tersebut. Fatwa tersebut terlalu banyak lompatan logika. Apalagi, MUI hingga saat ini belum pernah melakukan tabayyun dengan Ahok sebelum fatwa tersebut dikeluarkan.

Sebelumnya, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Abdul Chair Ramadhan menegaskan apabila Ahok tidak dinyatakan sebagai tersangka, maka hal itu termasuk tindak pelecehan terhadap MUI yang telah mengeluarkan sikap terkait kasus penistaan agama yang dilakukan calon petahana

“Ini adalah pendapat keagamaan yang derajatnya lebih tinggi dari fatwa,” katanya dalam diskusi ‘Bedah Kasus Penodaan Agama, Layakkah Ahok Dipenjara?’ di Universitas Al-Azhar Jakarta pada Jum’at (11/11). (za)

KOMENTAR