LPSK Siap Lindungi Masyarakat

0
loading...

TERASBINTANG.com – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan pihaknya akan berkomitmen untuk benar-benar melindungi saksi.

“ini yang mesti kita jadikan perhatian serius. Jangan sampai timbul keengganan dari masyarakat untuk melaporkan tindak pidana karena resiko menjadi korban” katanya di Jakarta (2/3/2017)

Perlindungan terhadap saksi yang marak terjadi seharusnya tidak menciutkan masyarakat dan pelapor yang mengetahui tindak pidana apapun. Pemerintah telah mengapresiasi pihak-pihak terkait penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat melalui PP 71/2000 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

UU 31/2014 tentang perlundungan saksi dan korban. Dalam Undang-Undang (UU) ini disebutkan, saksi dan korban yang terkait dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, memiliki sejumlah hak. UU 31 sendiri merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, dan telah resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 17 Oktober 2014.

Lebih lanjut ia tegaskan “oleh karenanya, penting untuk tetap melindungi peran serta masyarakat atas pelaporan suatu tindak pidana” pungkasnya.

loading...