Luhut Jamin Revisi UU Terorisme Hargai HAM dan Perluas Kewenangan Polri

0
Menko Polhukam Luhut Pandjaitan
loading...

TERASBINTANG.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Terorisme tetap menghargai hak asasi manusia (HAM) dan memperluas kewenangan Polri.

“Kita ini kan berhadapan dengan warga kita sendiri. Artinya tidak serta-merta menindak dengan tidak menghargai hak asasi mereka,” kata Luhut di Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/1/2016).

Tak hanya itu, Luhut juga memastikan bahwa revisi UU Terorisme tak akan mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Hanya saja, kata dia, demokrasi harus diatur agar tidak mengancam keamanan.

“Kita harus lihat keamanan dan demokrasi. Tapi jangan sampai demokrasi membuat kita jadi tidak aman,” imbuhnya.

Revisi UU Terorisme, jelasnya, lebih mengarah pada perluasan wewenang Polri soal terorisme. Polri akan punya kewenangan tambahan, terutama dalam bidang pencegahan.

“Kita tidak ingin mereka melanggar. Kita ingin masyarakat Indonesia mematuhi undang-undang yang ada dan memiliki disiplin tinggi untuk membangun Indonesia,” pungkasnya. (SUM)

loading...