Lulung Berambisi Jadi Ketum PPP, Kubu Romi: Mau Ikut Muktamar Mana?

0
loading...

TERASBINTANG.com – Usai dipecat keanggotaannya dari partai oleh Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz, Abraham Lunggana alias Haji Lulung berambisi untuk menjadi pemimpin tertinggi partai berlambang Ka’bah tersebut.

PPP sendiri hingga saat ini masih pecah. Ada PPP kepengurusan Djan Faridz dan juga PPP keengurusan Romahurmuziy (Romi).

Wasekjen PPP kubu Romi, Ahmad Baidowi (Awiek) meminta Lulung memperjelas status keanggotaannya di PPP. Sebab, dia mengklaim DPP PPP muktamar Pondok Gede adalah kepengurusan yang sah secara hukum.

“Niat menjadi ketum PPP tak salah asal disetujui muktamirin. Tetapi mau ikut muktamar yang mana? secara legal formal kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Pondokgede dan kepengurusan inilah yang berhak menggelar muktamar,” kata Awiek, Rabu (15/3/2017).

Ditambah, kubu Romi dianggap kepengurusan yang berhak menggelar muktamar. Pencalonan kader menjadi Ketua Umum PPP tentunya harus mengikuti aturan yang tercantum di AD/ART partai.

“Dalam politik ada tahapan dan prosedurnya. Makanya kita tanyakan mau maju di muktamar mana?” jelasnya.

Jika merujuk pada AD/ART, kata Awiek, kader yang ingin menjadi ketua umum diwajibkan menjabat sebagai pengurus DPP atau DPW selama satu periode penuh. Apabila persyaratan itu lolos, kader tersebut harus mendapatkan dukungan dari muktamirin agar bisa maju menjadi pimpinan tertinggi partai.

“Di AD/ART ada persyaratan calon ketua umum. yakni pernah menjabat sebagai pengurus DPP atau DPW satu periode penuh dan tidak pernah diberhentikan, dan syarat lainnya. Kalaupun lolos sebagai calon, harus mendapatkan suara/dukungan dari muktamirin,” pungkasnya.

loading...