Mahfud MD: Kapolri Benar, Fatwa MUI Bukan Hukum Positif

0
loading...

TERASBINTANG.com – Sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa larangan penggunaan atribut natal, netizen sempat heboh. kehebohan ini tambah melejit sejak Kapolri menegaskan bahwa fatwa MUI bukanlah hukum positif. Komentar Kapolri ini bahkan membuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD turun gunung untuk merespon di mana sebenarnya posisi fatwa.

Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud MD memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Tito adalah benar.

“Kapolri benar, fatwa bukan hukum positif sehingga penegakannya tidak bisa menggunakan Polri sebagai aparat penegak hukum,” kata Mahfud MD.

Komentar ini memantik reaksi netizen yang belum paham arti fatwa dan arti hukum, bahkan tidak paham perbedaan antara norma hukum dan norma yang bukan hukum. “Akun Twitter saya pun dibanjiri berbagai respons.”

“Selain yang sependapat dengan saya, ada juga netizen yang tidak setuju dan menyatakan fatwa MUI adalah hukum Islam yang mengikat bagi umat Islam. Bahkan ada juga yang mempertanyakan keislaman saya dengan tudingan, saya anti-MUI atau antihukum Islam. Saya sendiri tak terganggu sedikit pun dengan tudingan tersebut,” tambahnya.

Bahkan, dalam artikelnya yang dimuat di salahsatu media nasional, Mahfud dengan tegas mengatakan, jangankan hanya fatwa MUI, fatwa Mahkamah Agung (MA) yang merupakan lembaga yudikatif tertinggi pun tidak mengikat, tidak harus diikuti. Fatwa hanyalah pendapat hukum (legal opinion) dan bukan hukum itu sendiri.

Ia juga menanggapi tuduhan keji netizen yang mempertanyakan keislaman Mahfud hanya gara-gara pendapat seperti itu. “Soal identitas keislaman, saya nyatakan bahwa justru karena saya Islam maka saya berpendirian bahwa fatwa keagamaan tidak mengikat dalam arti hukum, boleh diikuti dan boleh tidak.”

Dia juga membantah anti-MUI. Malah baginya, MUI sangat penting keberadaannya sebagai pembimbing umat yang sekaligus menjadi jembatan antara umat Islam dan pemerintah.

Berikut penjelasan lengkap Mahfud MD terkait sikapnya soal fatwa MUI. Pendapat ini dinukil dari tulisan Mahfud di sindonews.com:

Saya menyataakan pendapat saya tentang fatwa sebagai pembelajar hukum, termasuk hukum Islam. Oleh sebab itu, masalah kedudukan fatwa yang tidak mengikat itu bisa saya jelaskan baik dari hukum nasional maupun dari hukum Islam sendiri. 

Dari sudut hukum nasional fatwa itu, meskipun bersisi fatwa tentang hukum Islam, tetap tidak mengikat. Dalam hukum nasional, yang mengikat adalah norma yang sudah dijadikan norma hukum, yakni ditetapkan keberlakuannya oleh negara.
 
Di dalam masyarakat, banyak sekali norma atau kaidah sebagai pedoman bertingkah laku, tetapi tidak semua norma menjadi hukum. Pada hari pertama mahasiswa belajar di fakultas hukum, misalnya, yang diajarkan adalah doktrin dan dalil utama bahwa di dalam masyarakat ada empat macam norma atau kaidah, yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
 
Norma yang mengikat dan bisa dipaksakan keberlakuannya melalui aparat negara adalah norma hukum, yakni norma yang diberlakukan secara resmi oleh negara melalui pemberlakuan oleh lembaga yang berwenang, misalnya, dijadikan UU atau perda oleh lembaga legislatif. Orang memerkosa, misalnya, harus diadili dan dihukum karena yang bersangkutan melanggar norma yang sudah dijadikan UU, bukan karena melanggar hukum agama.
 
Namun, orang melanggar norma kesopanan seperti hanya memakai kaus ketika menghadap rektor atau melanggar norma agama seperti tidak mau berpuasa bulan Ramadan tidaklah dapat dihukum karena hal-hal tersebut bukan norma hukum. 

Kalau begitu, bisakah norma agama dijadikan hukum? Tentu saja bisa, sepanjang disahkan sebagai hukum oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan UU atau diberi bentuk peraturan perundang-undangan lainnya dan bukan hanya berbentuk fatwa.
 
Dalam bidang keperdataan, misalnya, sudah ada norma agama Islam yang dijadikan hukum seperti di bidang perkawinan, pewarisan, dan ekonomi syariah  yang bisa ditegakkan melalui kekuatan negara. Hukum pidana Islam (jinayat) yang mengenal qishas (sanksi hukuman yang sama dengan pidana yang dilakukan) atau had (jenis hukuman tertentu seperti cambuk dan potong tangan) sejatinya bukan hukum di Indonesia karena hal tersebut tidak diberlakukan. 
 
Jadi, benarlah pendapat hukum atau fatwa Kapolri bahwa fatwa MUI tentang atribut Natal tak bisa ditegakkan oleh negara karena ia, dalam konteks Indonesia, bukanlah hukum positif. Lebih dari itu, di kalangan internal umat Islam sendiri sebenarnya fatwa itu juga tidak mengikat karena ia hanya pendapat hukum dan belum tentu sama dengan hukum itu sendiri.
 
Itulah sebabnya setiap ulama bisa membuat fatwanya sendiri-sendiri. Hasil penelitian dosen UIN Jakarta Rumadi yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku, “Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia” menguraikan adanya beberapa fatwa yang berbeda dalam isu yang sama antara tiga lembaga yakni MUI (Komisi Fatwa), NU (Lembaga Bahtsul Masa’il), dan Muhammadiyah (Majelis Tarjih).
 
Dalam hal mengucapkan selamat Natal, pemimpin perempuan, atau bunga bank, misalnya, ketiga lembaga tersebut mengeluarkan fatwa yang berbeda-beda. Keberbedaan tersebut bisa saja terjadi karena fatwa itu hanyalah pendapat hukum dan bukan hukum itu sendiri. Makanya fatwa tidak mengikat, kita boleh ikut salah satunya, boleh juga tidak diikuti ketiganya karena kita mengikuti fatwa yang lain lagi.
 
Kalau begitu, apakah fatwa itu penting? Tentu penting sebagai rujukan karena fatwa itu hanya boleh dibuat oleh orang atau lembaga yang berkompeten dalam bidang agama. Apakah fatwa itu baik? 

Tentu pada umumnya fatwa-fatwa itu baik karena bisa menjadi tuntunan bagi umat yang membutuhkan bimbingan. Tetapi terlepas dari soal penting dan baik, fatwa bukanlah hukum dan penegakannya tidak bisa menggunakan aparatur hukum negara. 

loading...