Maklumat Kapolda Soal Demo 2 Desember Sudah Tepat dan Harus Dipatuhi

0

TERASBINTANG. LBH Jakarta baru saja mengeluarkan pernyataan sikap terhadap Maklumat Kapolda Metro Jaya mengenai aksi demonstrasi 2 Desember. Menurut LBH, maklumat tersebut berpotensi mengancam demokrasi dan melanggar hak-hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pemdapat di muka umum.

Setidaknya ada lima poin keberatan LBH mengenai poin-poin maklumat. 1. Pembatasan aksi, 2. Penggunaan pasal makar, 3. Ancaman pidana hukuman mati, 4. Pembatasan waktu aksi, 5. Larangan aksi mengganggu lalu lintas/jalan raya.

Pengamat politik Indonesia Democracy Network (IDN) Agung Sholihin berpendapat, apa yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya mengenai aksi 2 Desember sudah tepat dan sesuai dengen ketentuan hukum yang ada. Ia pun menyayangkan kritik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang senantiasa mencari celah untuk menyudutkan aparat Kepolisian menjelang demo 2 Desember.

Agung mengingatkan LBH agar hati-hati dalam mengeluarkan sikap. Menurutnya, apa yang disampaikan dalam maklumat Kapolda soal 2 Desember, bukan semata-mata soal demonya, lebih dari itu, adalah pemilihan tempat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Pasalnya, aksi tersebut akan dilaksanakan dengan cara shalat Jumat di selanjang Jalan Sudirman-Thamrin.

Menurutnya, jika ini benar-benar terjadi, maka sudah pasti akan menimbulkan kelumpuhan jalan umum. Apalagi, hal tersebut terjadi di jalan utama Jakarta, bahkan Indonesia.

Apa yang disampaikan dalam maklumat, kata Agung, adalah murni menyoal soal pemilihan tempat. “Polda tidak melarang demonya kok. Tapi pemilihan tempatnya. Bahkan, pihak Kepolisian sendiri sudah menawarkan lapangan Banteng atau Monas yang bisa menampung jutaan orang. Kalau hanya sekedar melaksanakan shalat Jumat, bisa juga kan di situ. Ngapain ngotot shalat Jumat di jalan raya?,” kata Agung saat dihubungi.

Jadi, menurut Agung, apa yang disampaikan LBH sama sekali tidak relevan dan meleset dari sasaran. Sasaran kritiknya tidak tepat kepada inti persoalan. Maklumat Kapolda lebih menyasar pemilihan tempat yang berpotensi mengganggu jalan umum, sementara LBH fokus di demonya, seolah-olah, maklumat tersebut melarang-larang atau membatasi demo. “Ini salah sasaran,” katanya.

Terkait soal makar dan hukuman mati dalam Maklumat tersebut, lagi-lagi LBH membuat asumsi-asumsi keliru. Menurutnya, makar dan hukuman mati sebenarnya sudah terang benderang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kejatahan terhadap keamanan negara, terutama di pasal 104, 107 dan 108, dengan ancaman hukuman mati. Pasal-pasal ini mengatur pidana kejahatan terhadap presiden dan wakilnya, dan juga ancaman pidana terhadap para penggerak makar.

Berbicara makar, Agung mengutip pengertian makar dala kamus hukum kita. Secara umum, ada tiga jelas makar; Pertama, makar yang terkait dengan keselamatan Presiden. Kedua, makar terhadap wilayah NKRI. Ketiga, makar yang dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahan.

Bila kita tarik ke demo 4 November lalu, makar dalam pengertian penggulingan pemerintah, itu sudah betul-betul terjadi, kata Agung.

“Wajar Polda mengeluarkan Maklumat, karena kalau mengacu pada demo sebelumnya, upaya makar kan memang ada dan tidak bisa diabaikan oleh negara. Untungnya waktu itu aparat bisa menjegal. kalau tidak, makar poin ketiga bisa jadi bakal terjadi,” katanya.

Pasal Makar dan Hukuman Mati

Bunyi pasal 104: Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Bunyi pasal 107:
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108

(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;

2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

 

 

 

 

KOMENTAR