Mantan Pimpinan KPK: Kalau Calon Independen Juga Didukung Partai, Aneh dan Ambigu

0

TERASBINTANG.com – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengaku heran dengan sikap politik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memutuskan meju lewat jalur independen pada Pilgub 2017, tapi juga mau didukung partai politik.

Dari segi terminologi politik, kata Busyro, itu aneh dan ambigu. Pasalnya, independen itu adalah jalur politik alternatif dari jalur partai. Karena itu, kalau sudah memilih lewat jalur indpependen, tapi pakai juga jalur partai, itu jadi tidak jelas.

“Dari segi terminologi sendiri, itu menunjukkan ambiguitas. Kalau independen ya independen saja,” kata Busyro dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).

Apalagi, kata Busyro, tidak ada dukungan partai yang diberikan secara Cuma-Cuma. Pasti ada kepentingan tertentu yang jadi target.

“Parpol yang mendukung Pak Ahok misalnya Nasdem, dukungan itu pakai bayaran enggak? Nanti setelah kalau jadi. Ada parpol yang memiliki ideologi sedekah yang ikhlas? Ada enggak? Mendukung ikhlas tidak minta minta imbalan, ya enggak ada kan,” imbuhnya.

Keheranan yang sama ditunjukkan Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Menurutnya, sikap ini justru mengaburkan makna pentingnya kehadiran parpol dalam sebuah demokrasi, yakni sebagai sumber dari tempat rekrutmen kader.

“Ini yang aneh, parpol mendukung calon dari perseorangan yang jelas-jelas bukan dari parpol. Lebih aneh lagi kalau calon perseorangannya juga menerima,” kata Siti Zuhro di tempat lain.

Menurut Zuhro, sikap parpol dukung independen itu bisa diartikan sebagai upaya deparpolisasi  secara nyata. Hal ini karena fungsi parpol dalam dukungan kepada calon independen ini tidak ada dan tidak sesuai dengan konstitusi.

“Ini yang mendeparpolisasi yang konkret menurut saya, tapi parpol tidak sadar telah melakukan itu,” ujarnya.

“Di konstitusi jelas, partai dan gabungan parpol bisa mengusung calon, bukan mengusung calon perseorangan, buka lagi pasalnya. Jangan dikacaukan dan menjadi rancu. Ini yang menyebabkan demokrasi rancu, mainnya di sumbu pendek kepentingan sesaat dan merugikan negara,” imbuhnya. (SUM)

KOMENTAR

loading...