Melawan Ideologi Jihadi

0
loading...

Oleh Syaiful Arif
Dosen Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta

 

Teror yang terjadi di kawasan Sarinah, Jl. MH Thamrin Jakarta pada 14 Januari lalu menyisakan duka dan peringatan keras akan terorisme di negeri ini. Lebih bahaya lagi, peringatan akan hadirnya kelompok terorisme internasional, Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) yang benar-benar nyata dan sudah berkembang di tanah air.

Tentu kita terhenyak setelah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan bahwa pelaku dan dalang teror Sarinah ialah kelompok ISIS Indonesia yang dipimpin oleh Bahrun Naim. Teror ini juga menandai terbentuknya generasi baru mujahidin Asia Tenggara di bawah naungan ISIS yang telah melebarkan sayap ke Asia, sebagaimana dinyatakan oleh pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Dalam konteks inilah, Naim ingin menjadi pemimpin ISIS Asia Tenggara yang disebut sebagai “pasukan Nusantara” (Katibah Nusantara). Teror Sarinah disinyalir menjadi upaya Naim untuk mengukuhkan diri sebagai calon terkuat pemimpin katibah tersebut.

Pertanyaannya, kenapa ada para teroris yang berani meledakkan diri demi meledakkan orang lain sehingga menciptakan teror yang menghantui abad ini? Alasan apa yang membuat mereka ingin membunuh orang-orang asing dan bahkan sesama Muslim di sebuah negara yang secara konstitusional berketuhanan? Ideologi macam apa yang telah mencuci otak para teroris sehingga mau melakukan hal konyol dan kejam tersebut?

 

Evolusi Jihadi

Alasan invasi ISIS ke Indonesia memuat beberapa hal. Pertama, negeri ini dianggap sebagai negara kafir (dar al-kufr) karena tidak menjadikan Islam sebagai konstitusi. Oleh karenanya ia merupakan daerah perang (dar al-harb) sehingga sah menjadi objek teror. Kedua, terdapat pasukan keamanan (polisi) yang merupakan musuh kaum jihadis karena telah melakukan pemberantasan atas terorisme. Ketiga, terdapat simbol-simbol budaya dan kekuasaan Barat (AS dan Israel) yang merupakan musuh utama dunia Islam. Peledakan pos polisi dan Starbucks Sarinah menunjukkan hal ini.

Sebagaimana diketahui, aksi terorisme seperti ini sudah jamak dilakukan para teroris dan menjadi pemahaman bersama (common denominator) gerakan teror berbasis Islam. Hal ini mafhum sebab ISIS sendiri merupakan metamorfosa dari Al-Qaeda fi Iraq yang terbentuk karena konflik Sunni-Syiah paska runtuhnya rezim Saddam Husein. Dengan demikian, ideologi ISIS sama dengan Al-Qaeda, hanya saja dengan tingkat kebrutalan yang lebih.

Pada titik ini, ideologi Jihadi -jihad sebagai perang (qital)- terbentuk secara evolutif, mengaliri perlawanan Muslim atas dominasi Barat (Amerika Serikat, Rusia dan Israel) di Timur-Tengah. Hal ini bermula dari paham khilafah yang dirumuskan oleh tokoh Pakistan, Abul A’la al-Maududi yang menetapkan tiga pilar; tauhid, risalah dan khilafah, sebagai pondasi pemerintahan Islam.

Tauhid di sini dimaknai sebagai kedaulatan Tuhan (al-hakimiyah lillah) yang menghapus kedaulatan manusia (rakyat) dalam demokrasi. Kedaulatan ini mewujud dalam risalah Nabi Muhammad berupa al-Qur’an dan hadist yang membentuk syariah. Syariah inilah yang harus ditegakkan melalui khilafah Islamiyah.

Menyambut pandangan al-Maududi ini, Sayyid Quthb, ideolog Ikhwanul Muslimin, kemudian merumuskan “metode ketuhanan” (manhaj rabbani) yang merupakan kesatuan cara dan tujuan berketuhanan. Ini berarti, khilafah harus ditegakkan melalui strategi Islami, tidak sebagaimana al-Maududi yang mengadopsi demokrasi melalui teo-demokrasi. Dalam kerangka manhaj rabbani ini, Quthb memilah masyarakat menjadi dua; nizam jahli, yakni masyarakat jahiliyah yang merujuk pada Nashrani, Yahudi, komunis dan Muslim yang tidak menegakkan khilafah. Serta nizam Islami di bawah naungan khilafah. Pemikiran Quthb ini kemudian melahirkan sikap takfiri: perluasan pengafiran, tidak hanya level teologis, tetapi juga politik. Artinya, meskipun memeluk agama Islam, namun jika tidak menegakkan khilafah, tetap dihukumi sebagai kafir.

Pandangan takfiri ini kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan mujahidin Afghanistan, Abdullah Azam melalui rumusan jihad sebagai perang. Menurutnya, paska keruntuhan Khilafah Ustmaniyah (1924), status jihad bersifat fardlu ‘ain yang boleh menggeser kewajiban sholat. Artinya, jika dibutuhkan jihad, maka sholat bisa ditinggalkan untuk diganti setelah perang. Dalam hal ini, jihad memuat dua aksi. Pertama, irhab (menggetarkan musuh) yang dikenal dengan teror. Kedua, ightiyal (pembunuhan secara rahasia). Makna jihad sebagai perang ini menurut Azam adalah makna yang benar atas jihad sebagaimana dijelaskan oleh Surat al-Taubah (36) yang mengganti makna jihad secara damai dalam al-Nahl (125) dan al-Hujurat (15).

Pada awalnya, doktrin takfiri dan jihadi ini diparktikkan oleh gerakan Islam radikal di Mesir seperti Jamaah al-Muslimin pimpinan Ali Abduh Ismail, Tanzimul Jihad pimpinan Nabil al-Bar’i, Jamaah Islamiyah pimpinan Umar Abdurrahman, Al-Jabhah li Tahrir al-Islam pimpinan Salih Abdullah al-Suriah, hingga Al-Qaeda dan kini, ISIS. Konteks kulturalnya terbatas pada wilayah perang Afghanistan (1979), namun paska lahirnya Al-Qaeda, ia menyebar ke seluruh dunia bersama dengan benturan Islam dan AS.

 

Melawan Teror

Paska teror Sarinah, masyarakat Indonesia menampakkan ketegaran salah satunya melalui tagar#KamiTidakTakut. Tentu ini patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian psikis dalam menghadapi terorisme dan ancaman invasi ISIS. Persoalannya, seberapa mampu keberanian publik itu dalam memberantas terorisme?

Dalam hal ini, perlawanan atas terorisme masih belum efektif apalagi jika ke depan hendak diarahkan demi menghadang ISIS. Ada beberapa alasan. Pertama, pemerintah belum all out melawan terorisme. Ini terbaca pada lemahnya hukuman atas para teroris yang tidak menimbulkan efek jera, namun sebaliknya, memperkuat ideologi jihadi. Bahrun Naim hanya pernah tervonis 2,6 tahun penjara. Pelaku teror Sarinah, Afif (Sunakin) juga pernah dipenjara 7 tahun. Namun ideologi jihadi tetap berkembang di penjara. Organisasi yang menaungi para teroris Sarinah, yakni Jamaah Ansharul Khilafah Nusantara (JAKN) dibentuk oleh Abu Bakar Ba’asyir di Lapas Nusakambangan, sebagai bagian dari baiat atas ISIS.

Dalam konteks ini, UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme perlu direvisi untuk melibatkan TNI dalam perang semesta melawan teror ini, mengingat masih lemahnya Badan Intelijen Negara (BIN) dalam mendeteksi jaringan terorisme. Artinya, Polri perlu diperkuat oleh TNI karena ISIS merupakan ancaman nasional.

Kedua, pemerintah belum tegas terhadap gerakan radikal Islam. Padahal Naim misalnya, adalah keluaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meskipun HTI bukan gerakan teroris, namun teroris seperti Naim telah mengenal perjuangan khilafah di dalam gerakan trans-nasional tersebut. Untuk memerangi terorisme, negara perlu tegas dalam menindak radikalisme!

 

Tulisan ini juga dimuat di Suara Pembaruan, 19 Januari 2016

loading...