Memutuskan Sanksi Secara Sepihak terhadap Kader, Ketum PB HMI Mulyadi Tamsir Dinilai Arogan

0

TERASBINTANG.com – Keterlibatan sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam aksi Parade Kebhinnekaan yang digelar di Car Free Day (CFD) di Bundarah HI, pada Minggu 4 Desember kemarin, berbuntut panjang. PB HMI sendiri sudah menerima rekomendasi tim pencari fakta (TPF) tentang siapa saja yang terlibat serta mempertimbangkan sanksi terhadap para kader yang terlibat itu.

Namun, dalam perjalanan rapat, masing-masing pengurus tidak satu kata dalam merespon kerja TPF ini. Dalam forum-forum resmi pembahasan ini, pengurus masih berbeda-beda. Akhirnya, forum rapat harian berjalan alot dan belum menemukan kesepakatan terkait beberapa hal yang prinsipil termasuk hasil kerja TPF. Sebagian menilai, hasil kerja TPF janggal dan tendensius, termasuk validitas metodologi kerja tim tersebut yang masih perlu dipertanyakan.

Pengurus yang menggugat rekomendasi TPF ini adalah Kepala Bidang Sospolbud, Muhammad Adhil, Bidang LH Arifin, dan Kabid Kewirausahaan Riyanto Ismail.

“Perdebatan terkait kinerja Tim TPF adalah fakta persidangan yang menjadi poin dari rapat harian pb hmi. Peserta belum bersepakat dengan rekomendasi yang diajukan tim tpf, sebab pada rapat harian sebelumnya, tim tpf diminta untuk melanjutkan pendalaman terkait dugaan keterlibatan 5 org kader yang diajukan tim tpf untuk disanksi,” demikian dalam pernyataan pers yang diterima terasbintang.com.

Namun celakanya, Ketum PB HMI Mulyadi P tamsir yang tidak senang dengan adanya dialektika forum rapat dalam menguji hasil kerja tim TPF, beberapa kali menengahi perdebatan dengan sikap arogan disertai tendensi tertrntu tanpa mempertimbangkan pandangan-pandangan yang berkembang dalam forum.

“Mulyadi p. Tamsir akhirnya memutuskan secara sepihak untuk menjatuhkan sanksi kepada 5 orang kader tanpa ada pembahasan dan kesepakatan terkait sanksi kepada kelima org tersebut. Mulyadi mengambil alih peran pimpinan rapat lalu mengetuk palu untuk menetapkan putusannya sendiri. Setelah itu pergi meninggalkan forum rapat,” katanya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Mulyadi sama sekali tidak etis diterapkan dalam organisasi sebesar HMI. Mulyadi, katanya, telah mengabaikan mekanisme organisasi. “Ini akan menjadi preseden buruk menunjukan betapa tirani otoritarianisme bisa menjelma dan hadir dalam tubuh organisasi yang menghargai dialektika intelektualitas dan menjujung nilai-nilai demokrasi,” katanya.

Seperti diketahui, dalam gelaran Parade Kebhinnekaan 412 kemarin, ada dugaan keterlibatan sejumlah pengurus PB HMI. Padahal, PB HMI secara tegas menolak parade tersebut dengan sejumlah alasan.

Poin Keputusan

Adapun keputusan PB HMI berdasarkan hasil temuan Tim Investigasi PB HMI, terkait Pencatutan Atribut dan Pencemaran Nama Baik HMI dalam aksi Parade Kita Indonesia 4 Desember 2016, menyatakan:

1. Bahwa nama-nama di bawah ini telah terbukti terlibat aktif dalam pengerahan massa aksi dan pencatutan simbol HMI dalam Parade Kita Indonesia.

2. Bahwa yang bersangkutan telah melanggar Anggaran Dasar HMI Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 7.

Dari itu, Rapat Harian PB HMI (Kamis, 15 Desember 2016) memutuskan;

1. Roby Sjahrir (Diberhentikan sebagai Formatur Badko HMI Jabodetabeka-Banten dan Skorsing 2 Tahun)

2. Rahmat Moni (Skorsing 1 Tahun)

3. Faisal (Skorsing 1 Tahun)

4. Mubadin (Skorsing 1 Tahun)

5. Saleh Suakil/Aleka (Skorsing 1 Tahun)

Rapat harian ini dipimpin Bobby Irtanto.

loading...