Menimbang Kasus Ahok dan Ahok-2 (Tanggapan atas MS Kalono)

0
Basuki Tjahaja Purnama

TERASBINTANG.com – Sebuah tulisan bebas muncul berjudul “Saatnya Gajah Mada Menyelamatkan Nusantara, Kapolri, belajarlah dari Polda Jateng!” ditulis oleh Muhamad Kalono, Penasehat Hukum Pelapor penyobekan Qur’an di Sumber Solo.

Tulisan ini menyorot sisi penegakan hukum terhadap Cagub petahana DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya, Polri sebagai penegak hukum nampak kewalahan, cenderung ragu-ragu untuk menegakkan hukum atas Ahok, ia pun meminta Polri belajar kepada Polda Jateng.

Kalono membandingkan kasus Ahok dengan kasus penistaan agama di Solo. Sang pelaku (selanjutkan disebut Ahok-2), kata Kalono, menyobek Alqur’an di sebuah kost mewah No 1, Green Park, Sumber, Solo, Senin, 31 Oktober kemarin. Dalam kasus tersebut, kata Kalono, Ahok-2 langsung ditangkap tidak kurang dari 24 jam.

“Jika kita bandingkan antara Ahok dan Ahok-2 sama-sama warga negara Indonesia keturunan Cina. Jika Ahok melakukan dugaan penistaan agama secara terbuka dengan menggunakan lisan dan banyak saksi, sedangkan Ahok-2 melakukannya di tempat tertutup,” katanya Kalono dalam tulisan itu.

Di bagian akhir tulisannya, kalono seperti menuduh ada tangan penguasa -dalam hal ini Presiden Jokowi – di balik lemotnya kerja Polri. Iapun berpesan agar Kapolri bertindak seperti Gajah Mada, yang bersikap tegas dan mandiri, meski harus berbeda dengan Hayam Wuruk. “Seluruh prajurit Bhayangkara ada dikomandomu. Bukan orang lain,” pungkas Kalono.

Kalau diperhatikan, ada kerja logika yang salah fatal dalam cara berpikir Kalono di atas. Dalam sejumlah hal, Kalono bahkan cenderung simplistis melihat persoalan ini, setidaknya bila diukur dengan 3 hal:

Pertama, yang menyampulkan apakah seseorang menista agama atau tidak tentulah pengadilan, bukan Kalono atau ormas pendemo Ahok. Apakah Ahok menista agama? kita tentu harus menunggu keputusan dari proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian. Yang jelas, Kalono tidak bisa ujuk-ujuk menyimpulkan bahwa Ahok menista agama dan dengan demikian bisa langsung dijebloskan ke penjara. Sebab, pengadilan belum menyimpulkan status pidana Ahok. Nah, kalau belum ada putusan hukum, apakah mungkin langsung ditangkap seperti pada Ahok-2? Tentu tidak bisa. Kalono harus bisa bersabar, lagian kenapa harus “kebelet’? Apa mungkin karena pengen cepet-cepet menguasai DKI? hehe

Kedua, polisi hingga kini masih terus mengusut kasus Ahok. Tak kurang dari 20 saksi sudah diperiksa Polri. Mereka terdiri dari pelapor, saksi ahli bahasa, dan ahli agama. Hari ini, giliran Habib Rizieq, dalam kapasitas sebagai ahli agama, diperiksa Bareskrim. Sementara, Ahok sendiri pun sudah mengkalarifikasi ke Polri mengenai pidatonya di Kepulauan Seribu. Artinya, Polri sudah cukup serius mengusut kasus Ahok. Jika hari ini Kalono bilang Polri tidak serius, justru patut dipertanyakan, kemana saja Kalono selama ini?

Ketiga, dari sisi hukum pidana, kasus Ahok dan Ahok-2 adalah dua kasus yang berbeda. Kasus Ahok-2, sesuai pasal 156a, unsur subjektif dan unsur objektifnya sama-sama terpenuhi. Unsur objektif itu lebih kepada perbuatan. Perbuatan itu di muka umum seperti perobekan Alqur’an. Kasus umum seperti ini lebih mudah menemukan pidananya. Yang penting ada alat bukti yang cukup.

Sedangkan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, di samping bersumber dari ucapan, juga karena banyaknya perbedaan tafsir kata “Auliya” dalam surat al Maidah 51. Ini tentu akan sulit disimpulkan karena diksi dan perbedaan tafsir atas ucapan itu berbeda-beda. Itulah mengapa Polri harus mendatangkan saksi ahli: ahli bahasa, ahli agama, dll. Bila keterangan saksi ahli dalam menafsir Surat Almaidah berbeda-beda, maka tidak bisa pasal penistaan agama diterapkan.

Mengutip pernyataan praktisi hukum asal Malang, Fathurrahman. “Ini dua kasus yang berbeda. Kasus Ahok nanti di pengadilan masih harus meminta pandangan dan kesaksian Ahli. kalau pandangan ahli berbeda-beda dalam menafsir ayat itu, maka tidak bisa pasal penistaan agama dikenakan.”

Nah, sekarang sudah paham kan kenapa dua kasus ini jadi kelihatan berbeda?

KOMENTAR